Pendampingan dan Proteksi

Di tengah pandemi, semua sendi perekonomian nyaris tersendat daya hidupnya. Bahkan banyak yang gulung tikar. Tidak terkecuali sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).Padahal skala bisnis ini selain dikenal paling tangguh menghadapi krisis juga berkontribusi besar pada pembangunan.

Pada 2018, UMKM berkontribusi sekitar 57,8 persen dari total PDB nasional. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga menyerap 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Saat krisis moneter pada 1998, UMKM justru dapat bertahan. Bahkan bisa menangguk untung. Sebab pelaku usaha ini tidak dilarang untuk bekerja, berjualan dan tidak ada kegiatan bekerja dari rumah. Para pedagang bebas berjualan karena tidak ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sementara saat ini, karena mewabahnya Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB sebagai upaya meminimalisir penyebaran Covid-19.

Kebijakan ini berlaku bagi semua lapisan masyarakat. Tidak terkecuali pelaku UMKM. Karena itu, masuk akal bila salah satu penggerak roda perekonomian ini terganggu. Dan tidak sedikit yang ambruk.

Di tengah situasi sulit tersebut, pemerintah pun sulit memilih. Menyelamatkan nyawa warganya agar terhindar wabah Covid-19 atau memulihkan ekonomi agar tidak terjerembab dalam resesi berkepanjangan.

Kendati agak lama memutuskan, akhirnya pemerintah menerapkan PSBB bukan melockdown suatu wilayah. Kebijakan PSBB dipilih sehingga masih ada ruang bagi pelaku UMKM untuk bergerak. Walau terbatas.

Pemerintah pun tidak segan dan sigap menggelontorkan beragam stimulus kepada para pelaku bisnis dan UMKM agar mereka dapat melanggengkan nafas usahanya.

Menurut catatan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah tersalurkan 100 persen kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan jumlah bantuan sebesar Rp28,8 triliun.

Selain itu, di sisi hulu/supply, dalam kerangka PEN, stimulus diberikan berupa subsidi bunga KUR, KUR Super Mikro dan Non KUR; insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB dan BPUM berupa hibah modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro agar usahanya bertahan di masa pandemi.

Walaupun demikian, pemerintah sejatinya memberi pendampingan (untuk transformasi bisnis dari konvensional ke daring) sekaligus proteksi kepada pelaku UMKM agar survive di tengah membanjirnya produk-produk impor. Tanpa proteksi, mustahil pelaku UMKM bisa bersaing di era perdagangan bebas ini. 

Edisi Terakhir Portonews

LEBIH MUDAH DENGAN APLIKASI PORTONEWS :

ADVERTISEMENT
Translate »