Tumpahan Minyak Belum Jadi Agenda Prioritas

Peristiwa tumpahan minyak tidak berdiri sendiri. Ada beraneka kepentingan melingkupinya. Ada industri dengan beragam elemennya. Ada pemerintah dengan aparat yang mewakili pemerintah. Ada pula agenda global, yang mengusung isu lingkungan hidup.

Apalagi sektor minyak dan gas bumi (Migas) memiliki nilai strategis dan ekonomis. Karena itu migas menjadi obyek vital nasional (Obvitnas). Konsekuensinya, pemerintah melalui aparat ditugaskan untuk mengawal keamanan Obvitnas tersebut.

Bila menelaah kasus-kasus pencemaran lingkungan (termasuk di dalamnya tumpahan minyak di daerah perbatasan, khususnya lautan) tampaknya belum menjadi agenda prioritas pemerintah. Disamping banyaknya interest sehingga terjadi konflik kepentingan yang mendompleng perkara tumpahan minyak.

Karena itu masuk akal bila upaya penegakan hukum persoalan penumpahan (karena kesengajaan) dan tumpahan (kecelakaan) limbah minyak amat pelik dikilik. Apalagi untuk dituntaskan hingga tuntas ke akar-akarnya.

Peliknya penegakan hukum bukan lantaran minimnya regulasi penanganan penumpahan/tumpahan minyak. Sebab ada segudang regulasi, mulai dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) hingga kesepakatan kerjasama dengan dunia internasional telah diterbitkan. Contohnya, Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Akibat Tumpahan Minyak di Laut; dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.

Namun implementasi dan pengawasannya di lapangan masih belum maksimal. Terkesan lemah dan tumpul. Penyebabnya ada beragam faktor. Mulai dari belum dijadikannya isu pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak sebagai program prioritas pemerintah hingga nihilnya tindakan hukum.

Padahal kunci penanggulangan tumpahan minyak ada pada ketegasan aparat untuk menegakkan dan menindak secara hukum. Ketegasan dapat tegak bila dilandasi asas mental profesionalitas, kapabilitas dan integritas serta moralitas tinggi.

Dalam lanskap tersebut kejadian tumpahan minyak mesti dicermati. Dengan demikian, diharapkan dapat melihat kasus tumpahan minyak secara proporsional.

 

PORTONEWS EDISI CETAK JANUARI 2021

ADVERTISEMENT
Translate »