Transparansi dan Akuntabilitas Bank Syariah Indonesia

 

Menteri BUMN Erick Thohir pernah mengatakan, tujuan pembentukan Bank Syariah Nasional (BSI) diantaranya, menjadikan bank syariah lebih besar, kuat dan memperluas pendanaan sektor riil.

Selain itu menjadi alternatif pembiayaan yang selama ini masih bergantung kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Akhirnya, pada awal Februari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan operasional BSI, meskipun peresmian bank tersebut berada ditengah-tengah wacana penarikan dana dari amal usaha Muhammadiyah, yang tersimpan di bank-bank syariah BUMN.

Menurut Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas, seperti diberitakan di beberapa media, kebijakan merger tiga bank syariah BUMN (mendirikan BSI) bisa mengganggu pengembangan industri keuangan syariah dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Boleh jadi, pihak Muhammadiyah belajar dari kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pada perjalanan bisnisnya memberikan kredit kepada para pengusaha kelas kakap (menomorduakan segmen UMKM) hingga akhirnya kreditnya macet akibat pandemi Covid-19.

Akibatnya, BMI mengalami masalah hingga kemudian dibantu oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang akan memberikan suntikan dana segar kepada BMI senilai total Rp3 triliun.

Oleh karena itu, masuk akal bila kemudian Muhammadiyah mengambil pelajaran dari kasus tersebut.

Rencana penarikan dana amal usaha Muhammadiyah itu memang tidak berkaitan langsung dengan kasus BMI tetapi lebih berkenaan dengan akuntabilitas.

Tuntutan akuntabilitas publik terhadap BSI sebagai badan usaha milik negara yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana perintah pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila.

Perbankan itu hakekatnya mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan (kredit) dana masyarakat sejatinya membutuhakan transparansi dan akuntabilitas.

Tanpa prinsip-prinsip tersebut mustahil diperoleh kepercayaan. Yang ada justru distrust, yang berujung pada upaya penarikan dana besar-besaran.

Karena itu, BSI diharapkan tidak hanya menjual emosi dan simbol agama. Melainkan lebih menonjolkan transparansi dan akuntabilitas juga mengejawantahkan nilai-nilai universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara lebih luas. Semoga! 

BeritaTerkait Lainnya

Edisi Terakhir Portonews

LEBIH MUDAH DENGAN APLIKASI PORTONEWS :

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Translate »