Pencurian Minyak

Illegal drilling, illegal tapping dan kasus penyelundupan minyak bukan saja menjadi persoalan penting dalam sub sektor minyak dan gas bumi (migas) tetapi juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Berbagai strategi dilakukan.

Mulai dari pembentukan satgas, melakukan pendekatan persuasif hingga melakukan tindakan tegas lewat jalur hukum bagi pelakunya. Namun tetap saja masalah pencurian minyak dengan beragam modus operandi terus berulang dan berlangsung.

Saking seringnya, tidak heran bila Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pencurian minyak terbesar di dunia setelah Nigeria, Meksiko, Irak, dan Rusia. Karena itu, pemerintah sejatinya tidak berkompromi terhadap pelaku kejahatan sektor migas ini.

Terus berulangnya kejahatan ini setiap tahun mengindikasikan kuat bahwa ada ketidakberdayaan hukum ketika berhadapan dengan pelaku. Boleh jadi penyebabnya karena ada unsur main mata antara aparat dan pelaku tindak kejahatan migas. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada back up dan keterlibatan aparat. Oleh sebab itu dibutuhkan aturan yang kuat dan mengikat kepada para pemangku kepentingan di sektor migas.

Menurut Ahmad Redi, pengamat hukum migas, dalam instrumen hukum migas sudah ada penyidik negeri sipil di bidang migas. Mereka melakukan fungsi penyelidikan dan pengawasan terhadap kejahatan-kejahatan migas. Sayangnya instrumen hukum itu belum cukup untuk menertibkan praktik illegal drilling, illegal tapping dan pencurian di berbagai wilayah kerja migas termasuk juga kasus penyelundupan minyak.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ketiadaan payung hukum yang baku menjadikan praktik kejahatan di sektor migas ini belum memberikan dampak positif dan efek jera. Bahkan di daerah Musi Banyuasin (Muba) justru semakin marak terjadi di tengah pandemi, seperti disampaikan oleh Bupati Muba, Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA.

Oleh karena itu, menerbitkan payung hukum menjadi keniscayaan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian minyak. Apalagi saat ini keberadaan UU Migas 2001 sedang direvisi oleh para anggota Komisi VII DPR RI. Tentu akan jauh lebih kuat secara hukum bila persoalan pencurian minyak ini diakomodir dan dimasukkan dalam UU Migas yang bakal disahkan pada tahun 2022. 

Edisi Terakhir Portonews

LEBIH MUDAH DENGAN APLIKASI PORTONEWS :

Translate »