Net Zero Emission

Bebas emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE). Inilah cita-cita yang akan diperjuangkan oleh dunia internasional. Saat ini. Tidak terkecuali Indonesia. Melalui beragam kampanye, pemerintah menggulirkan program transisi energi menuju bebas emisi karbon.

Minyak, gas bumi dan batu bara yang selama ini menjadi driver aktivitas perekonomian bakal dikurangi porsinya. Secara bertahap. Untuk kemudian digantikan dengan energi bersih.

Inilah masa yang disebut sebagai transisi energi.
Padahal sumber energi fosil tersebut telah dimanfaatkan oleh semua negara sejak pecahnya revolusi industri. Bahkan, tiga sumber daya berbahan karbon tersebut selama ini, nyaris menjadi satu-satunya sumber daya energi dunia.

Seiring perjalanan zaman, perubahan pun terjadi. Energi berbasis fosil diklaim sebagai sumber pencemaran dan polusi udara serta lingkungan. Bahkan ditengarai sebagai penyebab timbulnya pemanasan global.

Karena itu, masuk akal bila perhelatan Conference of the Parties (COP26) konferensi iklim PBB di Glasgow, Skotlandia pada awal November 2021, yang dihadiri 100 pemimpin dunia, menyepakati kesepakatan untuk membatasi penggunaan minyak bumi, gas bumi dan batu bara dalam kegiatan ekonomi, industrialisasi, dan transportasi.

Sebagai gantinya, energi baru terbarukan (EBT) menjadi pilihan alternatif. EBT, selain bersih dan ramah lingkungan juga disebut-sebut paling pas dimanfaatkan sebagai energi alternatif menggerakkan kegiatan ekonomi, industrialisasi dan transportasi.

Indonesia, yang menjadi bagian dari warga dunia, tidak mau ketinggalan. Pemerintah selain menargetkan bauran energi sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan 30 persen pada tahun 2050, juga memasang target tahun 2060 bebas emisi karbon. Dengan ungkapan lain, Energi Baru Terbarukan (EBT) akan menjadi pilihan utama dalam pembangkitan dan penggerak industrialisasi.

Pemerintah dan DPR tengah menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT). Sebagai catatan, kontribusi EBT pada tahun 2020, bauran energi nasional telah menembus angka 11,20 persen. Untuk itu, sember energi bersih lain pun perlu ditingkatkan.

Tetapi yang jauh lebih penting, pengembangan EBT, tidak lantas melupakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab dasar tata kelola energi Indonesia; Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 

LEBIH MUDAH DENGAN APLIKASI PORTONEWS :

Translate »
%d blogger menyukai ini: