Mendongkrak Ekonomi dari Hasil Laut

POTENSI sektor perikanan Indonesia tidak perlu diragukan. Berbagai data yang disampaikan pejabat pemerintah selalu menyebut kekayaan laut Indonesia begitu luar biasa. Tapi menjadi pertanyaan besar, kenapa kekayaan alam laut itu tidak bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteran rakyat?

Ketika kampanye Pilpres 2014 silam, Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden 2014-2019 menyampaikan gagasan tentang bagaimana Indonesia ke depan memanfatkan potensi laut untuk mendongkrak devisa bagi negara dan juga mensejahterakan masyarakat.

Meminjam istilah Joko Widodo ketika itu ‘kita sudah terlalu lama memunggungi laut’. Kekayaan laut Indonesia itu, terutama perikanan malah menjadi ajang pesta pora bagi para pencuri ikan di wilayah Indonesia dalam beberapa dekade.

Modus pencurian ikan oleh kapal-kapal asing itu berjalan mulus kala  pemilik kapal asing berkolaborasi dengan mafia atau ‘pengusaha Indonesia’. Wajar jika upaya mereka  meraup hasil laut Indonesia bertahun-tahun sukses besar tanpa tersentuh.

Pesta pora itu baru berakhir ketika Presiden Joko Widodo berkuasa. Sebelumnya, pencurian ikan di laut Indonesia terjadi secara masif. Bisa dibayangkan, ratusan juta ton ikan di laut Indonesia dicuri oleh negara-negara lain. Artinya, hasil kekayaan laut Indonesia dinikmati negara lain. Indonesia punya wilayah dan stok ikan melimpah, tetapi negara-negara tetangga yang menjadi pengekspor ikan terbesar di dunia. Miris memang, tapi itulah faktanya.

Kita bersukur karena pemerintahan sekarang begitu concern dengan pemberdayaan wilayah dan hasil kelautan, khususnya perikanan maupun kemaritiman secara luas.

Salah satu langkah tegas pemerintah dalam hal penghentian pencurian ikan adalah melakukan moratorium, menghentikan kapal-kapal asing yang menggunakan alat tangkap ikan dengan berukuran lebih dari 600 GT. Ketegasan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam hal ini harus diacungi jempol.

Perintah Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sangat tegas yakni menindak tegas kapal-kapal pencuri ikan. Langkah pemerintahan Joko Widodo ini tentu saja dinilai sangat berani. Karena di balik para pencuri ikan itu ada banyak ‘orang-orang penting’ dan ‘orang-orang besar’ dari berbagai instansi penting.

Ibarat musuh dalam selimut, sehingga kebijakan apa saja diambil pemerintah langsung diketahui oleh mafia tersebut. Sangat berbahaya dan berisiko bagi kekuasaan Presiden Jokowi. Karena itu, pemerintahan sebelumnya lebih cenderung berdamai atau berkolusi  dengan mafia pencuri ikan tersebut.

Karena itu, konon sebelum mengambil tindakan tersebut Menteri KKP sudah menyampaikan risiko terburuk dari kebijakan tersebut. Intinya Menteri KKP memberikan sinyal apa yang mungkin akan terjadi. Lalu apa reaksi Jokowi? Presiden Jokowi bergeming. “Tenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan!” Perintah Jokowi tegas.

Sejauh ini, setidaknya sudah lebih dari seribu kapal ditenggelamkan. Kini ikan-ikan di laut Indonesia dinikmati oleh orang Indonesia sendiri. Ekspor ikan Indonesia terus meningkat.  Namun tentu saja belum seperti yang diharapkan, karena berdasarkan data ekspor belum terlihat maksimal.  Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

Edisi Terakhir Portonews

LEBIH MUDAH DENGAN APLIKASI PORTONEWS :

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Translate »