Hari Energi Sedunia 2024 menjadi momen yang getir bagi Indonesia. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tengah menghadapi gugatan arbitrase internasional dari Gunvor Singapore Pte Ltd. Sengketa ini bermula dari tertundanya pengiriman kargo Liquified Natural Gas (LNG) yang seharusnya diterima Gunvor sejak Januari 2024. Gugatan ini diajukan ke The London Court of International Arbitration (LCIA) dengan Gunvor menuding PGN gagal memenuhi kewajiban kontraknya.
PGN berdalih bahwa penundaan pengiriman disebabkan oleh kondisi force majeure yang dipicu oleh proses alih bisnis LNG Pertamina ke PGN. Namun, alasan ini diragukan bisa kuat di pengadilan arbitrase. Jika PGN kalah, potensi kerugian yang ditanggung perusahaan dan negara bisa membengkak. Saat ini, PGN telah mencatat provisi sebesar US$61,2 juta atau sekitar Rp948,6 miliar untuk menghadapi kasus ini, dan biaya persidangan serta tim hukum internasional diperkirakan akan semakin meningkatkan beban keuangan.
Kasus ini juga berisiko mencoreng reputasi Indonesia di mata internasional. Indonesia, yang tengah berusaha memperkuat posisi dalam transisi energi global, harus menghadapi tantangan besar. Ketidakmampuan mengelola kontrak LNG ini bisa menurunkan kepercayaan investor, yang dibutuhkan untuk mendorong infrastruktur energi bersih di Tanah Air.
Sebagai subholding Pertamina yang memegang peran penting dalam bisnis distribusi gas nasional, PGN berada di posisi krusial dalam mencapai ketahanan energi. Namun, gugatan ini menunjukkan tantangan dalam manajemen perusahaan, yang bisa mempengaruhi efisiensi dan profesionalisme. Jika arbitrase ini berakhir buruk, PGN tak hanya akan menghadapi masalah keuangan, tetapi juga kehilangan peluang untuk bersaing di pasar LNG global.
Hari Energi Sedunia yang seharusnya menjadi momen refleksi untuk masa depan energi berkelanjutan, kini menjadi pengingat pahit bagi Indonesia. Tanpa tindakan cepat dan pembenahan dari pemerintah serta manajemen PGN, potensi kerugian dan dampak negatif pada ekonomi dan energi nasional bisa semakin besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan manajemen dan tata kelola, demi menghindari krisis yang lebih besar di masa depan.
