Jangan Biarkan Industri Kapal Kandas di Sabuk Nusantara

MENARIK ucapan dari Eddy Kurniawan Logam, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Inperindo) atau Indonesia Shipbuilding and Offshore Industries Association, bahwa impor kapal masuk ke Indonesia sudah mencapai 16 ribu kapal. Hal ini terjadi sejak diberlakukannya azas cabotage dari tahun 2006 hingga 2019.

Rata-rata Indonesia memasukkan 1000 kapal per tahun. Baik jenis kapal baru maupun kapal bekas. Tapi sayangnya, kapal-kapal tersebut buatan luar negeri, lebih dari 90 persen. Buat pebisnis kapal, optimis melihat fenomena ini, yaitu adanya kebutuhan akan kapal buatan Indonesia. Tinggal bagaimana menciptakan sinergi antara pelayaran dan industri galangan kapal di dalam negeri. Situasi tersebut menciptakan sesuatu yang baik, yaitu mengurangi tekanan pada APBN.

Kementrian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan industri galangan kapal nasional bisa tumbuh 15 persen tahun ini. Artinya, akhir tahun ini, galangan kapal nasional sanggup memproduksi kapal hingga total 750.000 dead weight tonnage (dwt). Tahun lalu, industri galangan kapal mampu membuat kapal dengan kapasitas total mencapai 700.000 dwt.

Dapatkan Majalah PORTONEWS versi digital

Menurut Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, untuk memenuhi target tersebut setidaknya butuh pembangunan galangan kapal. Nah, Budi mencatat setidaknya ada tujuh galangan kapal yang siap dibangun tahun ini.

Dalam upaya melindungi pelayaran nasional, pemerintah secara tegas menyebut akan secara konsisten menerapkan asas cabotage khususnya pada sektor pelayaran nasional. Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan menegaskan pihaknya akan konsisten menerapkan asas cabotage.

Sebelum adanya asas tersebut sebagian besar transportasi laut dosmetik ini dilayani oleh kapal-kapal berbendera asing, hal ini menyebabkan usaha angkutan laut nasional terpuruk. Pemerintah telah mendorong pemberdayaan industri pelayaran nasional. Bahkan Presiden RI saat itu telah menginstruksikannya dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

Industri galangan kapal tergantung seberapa besar permintaan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Apalagi Kementerian Kelautan juga mau memesan kapal bagi keperluan patroli untuk tangkap kapal berbendera asing mencuri kekayaan laut Indonesia.

Bagi pebisnis kapal, fenomena impor kapal maupun kapal berbendera asing itu merupakan momok menakutkan atas kelangsungan hidup mereka. Betapa tidak, kapal-kapal asing gentayangan bak hantu di laut, meliuk-liuk di Sabuk Nusantara.

Kementerian Perhubungan diminta tegas menerapkan azas cabotage guna melindungi industri galangan kapal dan industri pendukungnya termasuk jasa kapal tunda maupun jasa pengurukkan (dredging). Jangan kasih celah bagi industri kemaritiman berbendera asing, khususnya berbendera Europe, mengatur di Direktorat Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirlala Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan.

Hantu-hantu laut yang gentayangan di jalur Sabuk Nusantara, musti dihantam dengan keberanian menjadi penjaga laut negeri ini. Kementerian Perhubungan sepatutnya menjadi Kiblat bernaungnya industri galangan kapal di negeri sendiri.

Godang Sitompul

Translate »