Jakarta, Portonews.com – Banjir rob yang semakin parah akibat abrasi dan penurunan tanah kini mendapat perhatian serius. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) siap mendukung rencana besar pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa, yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk melindungi pesisir Indonesia dari ancaman bencana ini.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung kebijakan ini, yang bertujuan menanggulangi masalah banjir rob yang semakin meresahkan masyarakat pesisir. Hal ini disampaikannya dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar di kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).
“Kami siap mendukung rencana pembangunan giant sea wall guna mengatasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah,” ujar Maruarar dalam keterangannya. Ia juga menekankan bahwa dukungan ini selaras dengan arahan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang telah mengambil langkah strategis tersebut berdasarkan amanat Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
Maruarar mengusulkan agar proyek pembangunan giant sea wall direncanakan dengan konsep yang menyeluruh, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga bisa menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, penting untuk memperhatikan berbagai aspek, seperti lingkungan, pembiayaan, partisipasi publik, dasar hukum, hingga desain yang optimal.
“Dalam pembangunan giant sea wall, namun tidak boleh reaksioner, harus memiliki konsep komprehensif, dan pelibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan,” jelas Maruarar.
Penting bagi pemerintah, menurut Maruarar, untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa antisipasi relokasi bagi masyarakat terdampak harus dipersiapkan dengan baik.
Maruarar pun mengusulkan agar perencanaan proyek ini melibatkan berbagai konsultan internasional yang berpengalaman, seperti dari Belanda atau Dubai, untuk mendapatkan perspektif dan perencanaan yang lebih baik. “Mungkin bisa dimulai dari Bappenas, tetapi juga harus membuka ruang untuk konsultan-konsultan kelas dunia, agar perencanaan yang dihasilkan bisa lebih optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap pembahasan awal terkait pembangunan giant sea wall. Menko Agus juga menyebutkan bahwa kementeriannya akan mengintegrasikan dan memperbarui berbagai studi yang sudah ada sebelumnya mengenai giant sea wall di Indonesia.
“Pembangunan giant sea wall akan kami kerjakan secara paralel. Misal, pesisir utara Jawa tidak semua jadi prioritas nomor satu. Ada beberapa yang masih bisa menggunakan pendekatan lain, seperti gray solution dan green solution. Misalnya, dengan memanfaatkan mangrove atau kombinasi antara beton dan green solution,” jelas Agus menutup pernyataannya.
Rapat koordinasi yang membahas langkah-langkah penanganan banjir dan perlindungan pesisir ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan BNPB.
