Jakarta, Portonews.com – Ibu kota Republik Indonesia dipastikan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028, meskipun saat ini ada isu terkait pemblokiran anggaran pembangunan IKN. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mengonfirmasi bahwa target pemindahan ibu kota tetap menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menjelaskan bahwa proses pembangunan IKN yang terletak di Kalimantan Timur masih terus berjalan sesuai rencana.
“Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Sabtu (8/2/2025).
Namun, Bahlil menambahkan bahwa dirinya tidak dapat berkomentar lebih jauh mengenai detail pembangunan IKN.
“Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga,” ujarnya, menunjukkan bahwa tidak semua ketua umum partai politik memahami sepenuhnya soal pembangunan IKN.
Isu pemblokiran anggaran untuk pembangunan IKN mencuat setelah pernyataan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran bukan karena alasan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025.
“Beda lah, beda,” katanya ketika ditemui di Jakarta pada Jumat (7/2/2025). Fatah menjelaskan bahwa pemblokiran ini adalah bagian dari mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun dan memastikan bahwa dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.
Pemerintah berharap bahwa pemindahan ibu kota ke IKN dapat berjalan sesuai jadwal meski terdapat tantangan terkait anggaran dan proses pembangunan yang terus berlangsung.
