Jakarta, Portonews.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mulai bersiap menghadapi Audit IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) yang akan dilakukan pada Juni 2025 mendatang. Persiapan tersebut diawali dengan digelarnya High Level Meeting untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan.
“Indonesia dijadwalkan menjalani audit wajib IMSAS pada Juni 2025,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (14/1).
Antoni menjelaskan, IMSAS berperan penting dalam memastikan Indonesia menjalankan kewajibannya sebagai negara anggota (member state) untuk melaksanakan berbagai konvensi internasional hasil kesepakatan International Maritime Organization (IMO). Konvensi-konvensi tersebut mencakup aspek keselamatan maritim, perlindungan lingkungan maritim, serta standar ketenagakerjaan di laut.
Sebagai anggota IMO, Indonesia berkewajiban memenuhi kewajiban dalam konvensi internasional yang berlaku, terutama terkait keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. Antoni mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya pernah melalui proses audit serupa (Voluntary IMO Member State Audit Scheme/VIMSAS) pada 2014, lalu menggelar mock audit IMSAS pada Februari 2024 bersama Pemerintah Australia melalui Australian Maritime Safety Authority (AMSA). Hasil mock audit tersebut mencatat 17 temuan dan dua observasi.
“Berdasarkan pengalaman kedua proses audit tersebut, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi audit sesungguhnya pada Juni nanti,” kata Antoni.
Dalam rangka persiapan menuju audit, Indonesia telah memulai pengisian Pre-Audit Questionnaire (PAQ) dan Additional Pre-Audit Information (APAI). Kedua dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan konvensi maritim di Indonesia, peraturan nasional yang diterbitkan, serta upaya pengawasan di lapangan.
Meski sudah menyesuaikan banyak regulasi untuk meratifikasi konvensi dan kode IMO, Antoni menekankan pentingnya memastikan penerapan secara konsisten di kapal-kapal berbendera Indonesia, wilayah perairan, serta oleh pelaut Indonesia.
Ia juga menilai dibutuhkan langkah strategis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan kesiapan seluruh elemen yang terkait IMSAS, termasuk kolaborasi antarkementerian/lembaga, sehingga Indonesia lebih siap menjalani audit.
Beberapa hal yang juga disiapkan adalah mengelola informasi dalam sistem Global Integrated Shipping Information System (GISIS) milik IMO. Menurut Antoni, masih ada sejumlah data yang perlu diperbarui agar auditor tim leader (ATL) dapat meninjau kondisi Indonesia secara komprehensif.
“Kita upayakan mengurangi temuan auditor pada saat IMSAS berlangsung,” ujarnya, seraya menambahkan, “Keberhasilan Indonesia dalam audit IMSAS akan mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO untuk periode 2026–2027.”
Ia mengingatkan bahwa sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, instansi, dan para pemangku kepentingan menjadi kunci demi kelancaran persiapan hingga pelaksanaan audit IMSAS. Apalagi, Indonesia tengah mengupayakan posisi di Dewan IMO periode 2026–2027 dengan menampilkan diri sebagai negara maritim terbesar yang berpengaruh di kancah internasional.
High Level Meeting dihadiri sejumlah pimpinan dan perwakilan instansi terkait, antara lain Asopsurta Danpushidrosal (Pushidros TNI AL), BMKG, Basarnas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, PT Pelindo Jasa Maritim, dan entitas lain yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
