Jakarta, Portonews.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun guna melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, dalam lima tahun mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang juga dihadiri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).
“Bapak Presiden menegaskan bahwa anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN telah di-approve (disetujui) sebesar Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan,” ujar AHY di Jakarta, Selasa (21/1).
AHY menegaskan, proyek pembangunan IKN akan dilanjutkan mengikuti timeline yang berlaku. Jika tahap pertama pembangunan (2022-2024) telah rampung di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, maka tahap kedua pada periode 2025-2029 akan berlanjut di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada tahap awal, berbagai infrastruktur kunci di IKN telah rampung seratus persen, termasuk Istana Garuda, Istana Presiden, hingga gedung Kementerian Koordinator. Sementara tahap kedua diarahkan untuk menyelesaikan fasilitas dan ekosistem kantor bagi lembaga legislatif dan yudikatif.
AHY menambahkan bahwa pembiayaan pembangunan IKN tidak akan sepenuhnya bersumber dari APBN. Pemerintah mendorong pelibatan swasta agar turut aktif berkontribusi.
“Ada yang dari APBN, ada pula non-APBN. Inilah wujud kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha. Kami berharap swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi,” jelas AHY.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, dalam kesempatan yang sama juga memaparkan realisasi anggaran tahap awal (2022–2024) senilai Rp89 triliun yang telah digunakan untuk membangun infrastruktur penting di IKN, termasuk jalan tol, 47 menara hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta sarana peribadatan.
Di luar itu, terdapat pula investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun hingga September 2024. Menurut Basuki, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perumahan agar investor yang telah melakukan groundbreaking segera meneruskan tahap pembangunan berikutnya, sehingga proyek IKN dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.