Jakarta, Portonews.com – Nasib Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara semakin jelas setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025). Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur IKN akan berfokus pada konsep “Ibu Kota Politik”.
Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Juga hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam kesempatan tersebut, AHY menjelaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. “Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujarnya di Ruang Sidang Kabinet.
Dilansir dari laman kompas.com, Pemerintahan Prabowo berkomitmen menjadikan IKN Nusantara sebagai Ibu Kota Politik sebelum 2029. Fokus utama adalah menyelesaikan pembangunan fasilitas pemerintahan, seperti gedung legislatif (DPR, DPD, dan MPR), eksekutif, serta yudikatif. “Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi, maka kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” imbuh AHY.
Fokus pada Konsep Ibu Kota Politik
Menurut AHY, sebagai Ibu Kota Politik, pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan diprioritaskan. Gedung-gedung ini tidak hanya akan menjadi simbol, tetapi juga sarana nyata yang mendukung pemerintahan demokratis di Indonesia.
“Dengan fokus pada trias politika, Indonesia akan memiliki kelengkapan utuh dalam mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis,” tegas AHY.
Presiden Prabowo juga mendorong percepatan pembangunan fasilitas-fasilitas strategis tersebut untuk memastikan bahwa pada akhir masa pemerintahannya, IKN Nusantara sudah dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat kegiatan politik nasional.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan program IKN dari 2025 hingga 2029 mencapai Rp48,8 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan dari APBN untuk memenuhi target pemerintah menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Basuki menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan penyelesaian sarana dan prasarana untuk lembaga legislatif dan yudikatif. “Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” ujar Basuki di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).
Peninjauan Ulang Desain dan Prioritas Pembangunan
Desain awal bangunan untuk lembaga yudikatif dan legislatif sebelumnya telah disusun oleh Kementerian PUPR. Namun, Presiden Prabowo meminta peninjauan ulang desain tersebut agar lebih sesuai dengan visi pemerintah. Tim desain akan segera dibentuk untuk merumuskan rancangan baru yang akan diajukan kepada Presiden.
Selain itu, Basuki menyatakan bahwa langkah awal akan difokuskan pada pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Wilayah Perencanaan (WP) 2, serta membuka akses infrastruktur pendukung lainnya. “Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara dan mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi,” jelasnya.
Pendanaan Melalui KPBU
Di luar APBN, pembangunan juga dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai proyek besar, termasuk pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 MW, serta jalan dan terowongan utilitas sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi, untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel. Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU,” imbuh Basuki.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan IKN melibatkan kombinasi pendanaan dari APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta. “Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta bisa berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik,” kata AHY dalam rapat yang berlangsung di Istana Merdeka. (*)