Jakarta, Portonews.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram selama enam bulan pada tahun 2025 kepada masyarakat penerima manfaat.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” ucap Arief dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Rabu.
Awalnya, pemerintah hanya merencanakan program ini berlangsung pada Januari dan Februari 2025. Namun, dalam rapat terbatas yang digelar pada Senin, 30 Desember, diputuskan bahwa alokasi bantuan akan diperpanjang hingga enam bulan untuk mendukung keseimbangan sektor hulu dan hilir.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengusulkan agar durasi bantuan diperpanjang, dan usulan ini mendapat persetujuan.
“Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ucap Arief.
Bantuan pangan ini menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga stabilitas sektor hulu dan hilir.
“Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” kata Arief.
Data penerima manfaat program ini pada tahun 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas).
“Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” jelasnya, dilansir dari laman ANTARA, Rabu (1/1/2025).
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa program bantuan pangan beras yang berjalan sejak Maret 2023 hingga Maret 2024 turut berkontribusi dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 25,22 juta orang, turun dari 25,90 juta orang pada Maret 2023.
Selain membantu menurunkan tingkat kemiskinan, penyaluran bantuan pangan ini juga berdampak positif dalam mengendalikan inflasi. Selama 2023, bantuan beras yang diberikan selama tujuh bulan berhasil menurunkan inflasi beras dari 5,63 persen pada September 2023 menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.
Pada tahun 2024, inflasi beras sempat mencapai angka cukup tinggi pada Februari, yaitu 5,32 persen. Namun, melalui penyaluran bantuan pangan beras dan program bantuan sosial lainnya, inflasi berhasil ditekan hingga berada di angka 0,94 persen pada Juli 2024.
