Jakarta, Portonews.com – Dalam rangka memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dengan fokus utama meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya memilih produk perikanan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong industri perikanan yang berkelanjutan dan kompetitif,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Minggu, (9/3).
Budi menambahkan bahwa melalui perjanjian kerja sama (PKS) yang baru saja ditandatangani, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha perikanan, terutama yang berukuran mikro dan kecil. “Sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk perikanan yang bertanggung jawab,” imbuhnya.
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, di antaranya memperkuat akses pasar serta memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi standar keberlanjutan yang diakui global. Selain itu, kampanye untuk meningkatkan pengetahuan publik akan digencarkan guna mendorong konsumen dalam memilih produk perikanan yang bertanggung jawab.
Budi menjelaskan bahwa PKS ini juga mencakup beberapa inisiatif strategis, seperti mendukung penyediaan data terkait tangkapan sampingan mamalia laut guna memenuhi regulasi perdagangan Amerika Serikat, yang tercantum dalam Marine Mammals Protection Act (MMPA). Kerja sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi standar produk perikanan yang berkelanjutan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan.
“Dukungan lainnya adalah pemenuhan persyaratan ekspor udang tangkap ke Amerika Serikat, termasuk mengembangkan program sustainable livelihood bagi nelayan dan pembudidaya ikan,” tambah Budi.
Perwakilan WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki, menekankan bahwa menjaga ekosistem laut yang sehat membutuhkan peran aktif berbagai pihak. Ia menyatakan bahwa WWF Indonesia berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia dan memastikan bahwa praktik perikanan yang baik dapat diterapkan secara luas.
“Kami juga ingin mendukung kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha perikanan di Tanah Air,” jelas Dewi.
Perjanjian kerja sama ini akan berlaku selama lima tahun, mulai 2025 hingga 2030, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan evaluasi tahunan. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan komitmen Indonesia untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.
