Jakarta, Portonews.com – Dalam rangka melakukan tinjauan dan tindakan preventif terhadap perizinan lingkungan di kawasan Puncak, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan inspeksi di sejumlah perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir dan erosi yang sering terjadi di wilayah hilir.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung mencapai 15.000 hektare menurut data pada 2010. Wilayah tersebut diperuntukkan bagi kawasan lindung, taman nasional, kawasan hutan produksi, badan air, dan sedikit permukiman.
Namun, KLH menemukan adanya perubahan tata ruang lahan yang cukup signifikan pada 2022. Dari 15.000 hektare di hulu, terjadi perubahan fungsi hampir 8.000 hektare menjadi kawasan pertanian, yang kini sudah memiliki berbagai bangunan.
Lebih lanjut, KLH juga menemukan bahwa lahan kritis di hulu DAS Ciliwung mencapai 3.203,24 hektare, menjadikannya sangat rawan terhadap longsor. Laju erosi di kawasan ini pun cukup tinggi, mencapai lebih dari 180 ton per hektare per tahun.
Sebagai langkah tindak lanjut, KLH menginspeksi dan memasang papan pengawasan lingkungan hidup di empat lokasi di hulu DAS Ciliwung yang diduga dibangun tanpa persetujuan lingkungan, yang berkontribusi terhadap banjir di wilayah hilir. Menteri Hanif Faisol Nurofiq, setelah melakukan inspeksi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis lalu, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan waktu sepekan bagi Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH untuk menyelesaikan pemasangan papan pengawasan di seluruh 33 lokasi yang terindikasi pelanggaran dokumen lingkungan.
“Kami akan segera meningkatkan ke penyidikan, karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir,” ujar Menteri Hanif.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri LH bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga melakukan kegiatan penanaman pohon serta sidak di empat lokasi, di antaranya PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, dan Eiger Adventure Land.
“Padahal untuk mengubah ini harus berdasarkan analisis saintifik. Kalau kita lihat, kita semua paham lah analisis saintifik. Begitu di bagian hulu, maka ada dua hal yang dimiliki oleh landscape. Pertama sebagai imbuhan air tanah, biasanya di gunung-gunung batu, dan resapan air tanah. Kita di hulu pasti fungsinya resapan air tanah,” jelasnya.
Selain itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk keberlanjutan ekosistem. Menurutnya, menjaga keseimbangan alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
“Kita harus bersama-sama menjaga keseimbangan alam agar bencana ekologis bisa dicegah. Dengan kesadaran kolektif, kita dapat mengelola sumber daya air dan mengembalikan fungsi lahan yang kritis. Pemerintah akan terus mendukung upaya konservasi dengan kebijakan yang berpihak pada lingkungan,” jelasnya.
Zulkifli juga menambahkan bahwa peran serta komunitas lokal sangat dibutuhkan dalam pengelolaan ekosistem. Dengan pelibatan semua pihak, upaya konservasi akan lebih efektif, dan kesadaran kolektif dalam menjaga sumber daya air harus terus ditingkatkan.
