Jakarta, Portonews.com – Pemerintah menyatakan komitmennya untuk menjaga produksi pertanian nasional agar tetap surplus di tengah krisis pangan yang melanda sejumlah negara.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, produksi beras nasional hingga April 2025 dipastikan mengalami surplus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 2,8 hingga 3 juta ton.
“Presiden Prabowo meminta jumlah tersebut untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain ada kesusahan beras, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang juga lagi krisis berasnya,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis pada Sabtu (15/3/2025).
Menurut Wamentan, pemerintah juga menargetkan agar Indonesia tidak perlu melakukan impor beras dengan menjaga surplus tahunan di kisaran 5-6 juta ton.
“Produksi kita itu setiap tahun sekitar 30 juta. Kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka harus surplus minimal dalam setahun itu surplusnya 5-6 juta,” jelasnya.
Untuk memastikan peningkatan produksi, pemerintah menekankan pentingnya percepatan proses pertanian. Petani juga diharapkan segera menanam kembali setelah panen agar dalam satu tahun bisa melakukan panen hingga tiga kali.
“Begitu panen harus segera dipanen, segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jeda antara panen dengan olah tanahnya itu tidak boleh lama,” ungkap Sudaryono.
Sedangkan terkait harga beras yang masih relatif tinggi di kawasan ASEAN, Sudaryono menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan operasi pasar dan memotong rantai distribusi guna menekan harga bagi konsumen tanpa merugikan petani.
Dia juga menyebutkan peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan hasil pertanian dan menyediakan kebutuhan petani, termasuk pupuk, pestisida, serta sembako dengan harga terjangkau.
“Kita ingin adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian kita juga lakukan operasi pasar dengan kantor pos, kita juga dengan Bulog kita berdayakan lebih dari sebelumnya. Itu tujuannya kan supaya memotong rantai distribusi,” ucap Sudaryono.
Selain itu, pemerintah juga akan menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk dalam kasus minyak goreng yang sedang marak diperbincangkan. Sudaryono mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan telah dilaporkan ke pihak kepolisian.
“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan,” paparnya.
Dengan berbagai langkah yang telah diputuskan dalam pertemuan ini, pemerintah optimistis dapat menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
