Jakarta, Portonews.com — Panen raya 2025 menjadi momentum penting bagi sektor pertanian Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa harga gabah pada masa panen raya ini tidak boleh turun dari HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yang telah ditetapkan, yaitu Rp6.500 per kilogram. Pernyataan ini disampaikan Mentan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (9/2).
“Kita harus mutlak mencapai swasembada pangan. Karena itu, produksi harus dijaga agar tidak menurun, apalagi sampai merugikan petani. Selain itu, saya ingin agar segera disiapkan gudang penyimpanan, karena Presiden telah menyiapkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun, yang Insya Allah dapat dicairkan dalam waktu dekat,” tegas Amran.
Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin tertinggi negara, menegaskan kewajiban pemerintah untuk membeli gabah petani sesuai HPP yang telah ditetapkan, yaitu Rp6.500 per kilogram. Mentan menekankan pentingnya menjaga harga ini agar tidak turun hingga ke angka Rp5.500 per kilogram, yang tentu akan merugikan petani.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, menyampaikan kesiapan Bulog untuk menyerap gabah sebanyak 3 juta ton selama masa panen raya yang berlangsung pada Januari, Maret, dan April 2025.
“Dengan segala keterbatasan yang ada, kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mencapai target ini. Kami juga sangat mengharapkan dukungan penuh dari Kementerian Pertanian, terutama dalam membangun sinergi yang kuat sebagai kunci menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Novi.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, mempertegas bahwa harga gabah tidak boleh turun dari HPP. “Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, harga gabah tidak boleh turun karena ini akan memengaruhi produksi dan nilai tukar petani (NTP),” kata Sudaryono.
Ia menambahkan bahwa penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) sesuai HPP merupakan salah satu langkah konkret Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan petani. “Swasembada pangan adalah prioritas Presiden yang harus kita penuhi. Artinya, stok pangan nasional harus mencukupi, sementara kesejahteraan petani tetap terjamin. Oleh karena itu, Presiden telah menetapkan HPP Rp6.500 per kilogram, dan Bulog ditargetkan menyerap 3 juta ton gabah,” jelas Sudaryono.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa pembaruan kebijakan HPP dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong gairah produksi dan memperkuat cadangan beras pemerintah.
“Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memastikan produsen pangan memperoleh harga yang layak atas hasil kerja keras mereka. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan,” kata Arief.
Sudaryono menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan secara konsisten. “Program Presiden sudah jelas, visi juga sudah jelas. Kini yang harus kita pastikan adalah pelaksanaan yang baik di lapangan, termasuk menjaga harga gabah agar tetap sesuai HPP. Dengan begitu, Indonesia dapat memutus ketergantungan pada impor pangan yang selama ini cukup besar,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara perlahan tetapi pasti. “Harga gabah yang stabil akan menjaga nilai tukar petani (NTP). Dengan demikian, negara benar-benar hadir untuk mendukung petani secara langsung,” imbuhnya.
Pemerintah menetapkan HPP gabah Rp6.500 per kilogram untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian. Kebijakan ini berlaku sejak 15 Januari 2025, mencakup pembelian oleh pemerintah dan penggilingan swasta di seluruh Indonesia.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap swasembada pangan dapat segera tercapai, stok nasional mencukupi, dan petani semakin sejahtera. Program ini menjadi bukti nyata bahwa keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian bukan sekadar retorika, melainkan komitmen yang diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata. Sebuah langkah optimis menuju ketahanan pangan nasional yang kokoh.
