Jakarta, Portonews.com – Dalam upaya mengurangi risiko banjir, erosi, serta sedimentasi yang dapat berdampak negatif pada wilayah hilir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa pemerintah tengah berfokus pada upaya percepatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi dan Ciliwung.
Menurut Hanif, kerusakan lingkungan di hulu akan berdampak langsung kepada masyarakat di hilir, yang rentan terhadap bencana seperti banjir dan kekurangan air bersih. Oleh karena itu, langkah rehabilitasi yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.
“Langkah-langkah ini harus dilakukan untuk mencegah bencana yang lebih besar di masa depan. Kerusakan lingkungan di hulu akan berdampak langsung pada masyarakat di hilir, terutama dalam bentuk banjir dan kekurangan air bersih,” kata Menteri LH Hanif di Jakarta, Kamis (13/3).
Hanif juga menambahkan, “Oleh karena itu, kami akan terus mengawasi, menindak, serta memulihkan kawasan ini agar tetap berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang sehat.”
Hal ini disampaikan usai kunjungan kerja Hanif bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke kawasan Sentul dan Puncak, Jawa Barat, untuk memastikan pelaksanaan regulasi lingkungan dan pemulihan ekosistem di DAS Bekasi dan DAS Ciliwung.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hanif mengunjungi dua lokasi yang berada di DAS Bekasi, yakni Gunung Geulis Golf dan Summarecon Bogor di Sentul, serta Bobocabin di kawasan Gunung Mas, Puncak, yang termasuk dalam DAS Ciliwung.
Di kedua lokasi tersebut, ditemukan indikasi pelanggaran terkait izin lingkungan dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hanif menegaskan bahwa seluruh pengelola kawasan wisata dan properti di wilayah tersebut sedang diawasi dan diminta untuk segera menyesuaikan operasional mereka agar mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang berlaku.
DAS Bekasi memiliki luas sekitar 145.000 hektare, dengan segmen Puncak mencakup 28.000 hektare, di mana 12.500 hektare berfungsi sebagai kawasan perlindungan ekosistem dan pengendalian bencana. Sejak 2022, terjadi perubahan tata ruang yang signifikan, termasuk alih fungsi lahan menjadi perumahan, permukiman, pertanian, dan industri tambang, yang meningkatkan tingkat erosi yang mengkhawatirkan.
Sebagai solusi, pemerintah mempercepat program restorasi ekosistem dengan penanaman pohon di titik-titik strategis serta memastikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya kerja sama antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem.
Pemerintah berharap dengan langkah-langkah ini, keseimbangan ekosistem di kawasan hulu dapat terjaga, sehingga dampak negatif terhadap masyarakat hilir dapat diminimalisir. Ini sejalan dengan komitmen KLH untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik demi keberlanjutan generasi mendatang.
Menteri Hanif juga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pencapaian visi Indonesia Maju 2045, di mana lingkungan yang baik dan sehat menjadi landasan pembangunan yang kokoh.
