Jakarta, Portonews.com – Dalam kesempatan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi XII DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ibas, sapaan akrabnya, mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang konsisten menjalankan praktik ramah lingkungan. Di sisi lain, dia juga mendorong pemberian sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.
“Kita juga perlu kolaborasi, tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta, komunitas beserta masyarakat dalam kemitraan pengelolaan sampah. Tidak hanya regulasi, termasuk di dalamnya investasi, perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang mematuhi standar lingkungan, dan pada saat yang sama, memberlakukan sanksi tegas kepada pelaku yang merusak lingkungan,” ungkap Ibas di Jakarta.
Pernyataan ini disampaikan Ibas dalam rapat kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (5/2), seperti dilansir laman Antara.
Lebih lanjut, Ibas menegaskan bahwa pemberian insentif akan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan, teratur, dan ramah lingkungan, yang pada gilirannya dapat mendukung terciptanya Indonesia yang sehat dan asri.
“Menjaga lingkungan adalah bagian dari strategi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global,” tambahnya.
Dalam pemaparan tersebut, Ibas juga mengutip dokumenter *Our Ocean* yang diproduksi oleh Barack Obama, yang menyoroti upaya global dalam menjaga laut sebagai ekosistem vital yang terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan.
“Wajah negara ini, salah satunya juga ditentukan oleh lingkungan dan kebersihannya. Asri, sejauh mana? Itu bisa menjadi impresi dunia,” ujarnya.
Ibas menekankan bahwa perhatian terhadap lingkungan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang datang sementara waktu, namun lebih dari itu, Indonesia harus menjadi rumah yang layak untuk kehidupan.
“Kita ingin Indonesia menjadi rumah untuk kehidupan,” tegasnya.
Untuk itu, Ibas menyarankan perlunya perubahan mindset, edukasi, dan sistem yang mendukung gerakan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tidak kalah penting, dia juga menyoroti pentingnya keberpihakan fiskal dan alokasi anggaran yang tepat, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Meski anggaran Kementerian Lingkungan Hidup mengalami tantangan, Ibas tetap optimistis bahwa dengan pendekatan inovatif, hasil yang optimal dapat tercapai. Salah satunya adalah melalui penggunaan teknologi dalam sistem tempat pembuangan sampah terpadu yang disesuaikan dengan skala kewilayahan.
Terkait pembahasan perdagangan karbon, Ibas menekankan peran strategis yang harus diambil Indonesia di pasar karbon global. Ia berharap tindak lanjut dari COP-29 akan semakin memperkuat komitmen Indonesia dalam mengatasi isu perubahan iklim di tingkat internasional.
Di akhir, Ibas memberikan apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup atas upayanya dalam mengurangi kebakaran hutan dan deforestasi, serta menegaskan pentingnya penyelesaian konflik tenurial yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah Indonesia.
