Jakarta, Portonews.com – Sebagai bentuk komitmen dalam memantau dampak lingkungan dan sosial dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jawa Barat (Jabar) bekerja sama dengan Lembaga Hukum Bandung (LHB) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jabar menggelar sebuah acara talkshow bertajuk “Sorotan Proyek Strategis Nasional PLTU di Jawa Barat”. Acara ini berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat pada Senin (3/2), dengan melibatkan pemutaran film pendek, dokumenter, serta pameran foto. Acara yang dihadiri sekitar 70 orang ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang telah lama menjadi sorotan publik.
Ketua AJI Jabar, Iqbal Lazuardi, mengungkapkan bahwa talkshow ini merupakan bagian dari program yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Program ini bertujuan untuk memantau dampak dari Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap masyarakat dan lingkungan di Jawa Barat. Iqbal menekankan bahwa proyek-proyek PSN, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan ekosistem.
“Berikan pelosip terhadap jurnalis di Jawa Barat dan juga jurnalis warga di daerah terdampak. Ini program terakhir lah. Kita sudah jalan dua tahun sama LBH, sama WALHI, sama Tempo Witness juga gitu. Jadi ini intinya untuk memantau dampak-dampak dari Proyek Strategis Nasional. Jadi di Indonesia tuh banyak beberapa PSN yang secara tanda kutip, secara brutal gitu. Melakukan pembangunan tanpa melihat dampak-dampak terhadap masyarakat,” ungkapnya seperti dilansir laman Jurnalposmedia.
Lebih lanjut, Iqbal berharap bahwa acara ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak merugikan dari proyek PLTU yang ada di Jawa Barat. “Kita ingin masyarakat menyoroti bagaimana sih proyek ini berjalan, karena kita nilai sejak awal pun proyek ini tuh sangat–sangat tidak ramah gitu dan sangat manfaatnya jauh lebih kecil. Banyak dampak-dampak yang merugikan masyarakat, merugikan ekosistem lingkungan gitu,” jelasnya.
Acara ini menghadirkan beberapa narasumber, termasuk perwakilan dari WALHI, LBH, akademisi Universitas Padjadjaran, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat. Salah satu narasumber, Heri Pramono, Direktur LBH Bandung, memberikan tanggapan positif terhadap kampanye ini. Ia menilai bahwa kegiatan semacam ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai risiko dampak yang ditimbulkan oleh PLTU.
“Menyebut baik dan optimis. Karena mau gimana pun juga sejalan dengan kerja-kerja kami di LBH Bandung. Mungkin sama dengan teman-teman WALHI juga. Yang ingat saat ini, di tengah kami masih menggugat PLTU Tanjung Jati A. Di PTUN Jakarta. Jadi, yang dihantar ini pun jadi salah satu bentuk dorongan kami juga ya, untuk memberitahu kepada publik terkait dengan risiko dampak yang telah terjadi akibat ada dari PLTU di Jawa Barat,” ujarnya.
Peserta talkshow, Putri Yolanda, juga berharap agar pemerintah dapat memberikan lebih banyak transparansi kepada masyarakat mengenai proyek PLTU. “Harapannya kalau bisa transparansinya karena kalau menurut saya sendiri juga kalau hal seperti itu transparansi tuh karena ya mungkin kalau di negara kita ini ‘kan emang transparansi itu bisa dibilang untuk dikaji ulang gitu serta apa tindakan yang bisa diperbaiki lagi,” ungkapnya.
Dikutip dari Radar Sukabumi, Heri Pramono menjelaskan bahwa sebaran PLTU di Jawa Barat meliputi PLTU Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, PLTU 1 Indramayu, serta PLTU 1 dan 2 Cirebon. Dua PLTU lainnya, yakni PLTU 2 Indramayu dan PLTU Tanjung Jati A, masih dalam proses hukum. LBH Bandung telah menggugat keberadaan PLTU Tanjung Jati A dan PLTU 2 Indramayu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena izin yang dikeluarkan tidak sesuai kewenangan dan tanpa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH).
Direktur WALHI Jabar, Wahyudin, turut menyoroti dampak negatif dari pembangunan PLTU terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. “Kegiatan pembangunan ini selalu dipaksakan pemerintah dan mengesampingkan masalah lingkungan dan keselamatan manusia,” ungkapnya. Berdasarkan riset WALHI, peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di sekitar PLTU cukup signifikan, terutama di kalangan anak-anak dan lanjut usia.
Akademisi Universitas Padjadjaran, Erri Noviar Megantara, mengungkapkan bahwa masalah yang sering timbul di masyarakat terkait proyek PLTU adalah kurangnya perhatian terhadap proses pengurusan proyek. “Jika dari awal proyek benar, tidak bakal ada warga yang protes,” katanya, berharap lembaga dan organisasi masyarakat dapat lebih kritis dalam pembahasan analisis dampak lingkungan (amdal).
Arnold Mateus, Analis Ketahanan Energi Dinas ESDM Jabar, menyebutkan bahwa dinas tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan proyek-proyek skala besar yang digagas oleh pemerintah pusat. Proyek PLTU di Jawa Barat, yang dimulai pada 2016, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Meski teknologi carbon capture storage (CCS) secara teori memungkinkan untuk diterapkan pada PLTU, Arnold menjelaskan bahwa penerapan teknologi ini masih jarang dilakukan karena biayanya yang tinggi.
Acara ini juga didukung oleh Yayasan Kurawal dan bermitra dengan Tempo Witness, dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai risiko lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh proyek-proyek PLTU yang ada di Jawa Barat.