Jakarta, Portonews.com — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menekankan pentingnya penguatan pengawasan distribusi elpiji bersubsidi melalui keterlibatan aparat penegak hukum. Langkah ini dianggap krusial dalam upaya memperbaiki sistem distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira, menyatakan perlunya pendekatan strategis yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka pendek, HIPMI menggarisbawahi perlunya peningkatan pengawasan distribusi elpiji 3 kg.
“Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyimpangan. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan edukasi agar memahami pentingnya membeli elpiji di pangkalan resmi,” jelas Anggawira di Jakarta, Rabu (5/2).
HIPMI juga mendorong percepatan implementasi jaringan gas kota sebagai alternatif jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan pada elpiji bersubsidi. Selain itu, penerapan kompor listrik dengan dukungan insentif bagi masyarakat dinilai sebagai solusi yang berpotensi menekan konsumsi elpiji.
“Jangka menengah membutuhkan upaya transisi ke energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti jaringan gas kota dan kompor listrik,” tambahnya.
Dalam jangka panjang, HIPMI mengusulkan peralihan subsidi elpiji 3 kg menjadi subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. HIPMI juga menyoroti pentingnya digitalisasi distribusi elpiji untuk menciptakan sistem yang lebih terkontrol dan efisien.
“Kami mendukung subsidi langsung agar lebih tepat sasaran. Digitalisasi akan menjadi solusi untuk memastikan distribusi berjalan sesuai dengan tujuan, mengurangi celah penyimpangan,” ujar Anggawira.
Sebagai organisasi pengusaha muda, HIPMI menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait guna mendukung implementasi kebijakan ini.
“Dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kami yakin masalah ini dapat diselesaikan. HIPMI berkomitmen memberikan kontribusi yang positif demi kepentingan rakyat dan perekonomian nasional,” ungkap Anggawira.
Dukungan HIPMI terhadap langkah pemerintah dalam membenahi tata kelola distribusi elpiji bersubsidi ditegaskan melalui kolaborasi strategis. Anggawira menekankan bahwa pembenahan ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah mempertimbangkan mekanisme sub-pangkalan melalui Rukun Warga (RW) untuk distribusi elpiji 3 kg.
Langkah ini bertujuan memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Namun, menurut Bahlil, kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan.
Dengan berbagai upaya yang sedang dirancang, HIPMI optimis perbaikan tata kelola distribusi elpiji bersubsidi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola energi nasional.