Jakarta, Portonews.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh pemangku kepentingan bersinergi menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.
Pesan tersebut disampaikan saat Sri Mulyani mewakili Presiden dalam pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2025, di Jakarta, Kamis (2/1).
Menurut Menkeu, memasuki tahun baru, Presiden mendorong semua pihak untuk menumbuhkan optimisme dalam mengelola perekonomian Indonesia agar semakin tangguh dan mampu menyejahterakan rakyat.
Indonesia, kata dia, memiliki kekayaan sumber daya alam dan posisi geostrategis yang luar biasa, namun pengelolaannya harus dilakukan dengan asas kekeluargaan supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Ia menekankan pentingnya sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor jasa keuangan, untuk terus menguatkan perekonomian nasional. Presiden, ujar Sri Mulyani, berharap agar sektor keuangan senantiasa sejalan dengan pemerintah, demi memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa 2024 bukanlah tahun yang mudah. Pada semester I 2024, penerimaan negara mengalami tekanan. Baru di Agustus 2024 terlihat sedikit perbaikan.
Meski demikian, ia menyebutkan APBN 2024 berhasil ditutup dalam kondisi yang sehat dan aman, sehingga menjadi modal kuat untuk menghadapi tahun berikutnya. Defisit APBN 2024 bahkan mendekati target UU APBN awal dan jauh lebih kecil dari perkiraan sebelumnya.
Mengenai pasar modal, Sri Mulyani memastikan pemerintah terus mendukung pengembangannya, antara lain melalui edukasi dan peningkatan literasi masyarakat.
Ia mencontohkan langkah pemerintah dalam menyediakan Surat Berharga Negara (SBN) bernilai pecahan kecil, sehingga pelajar dan mahasiswa bisa berinvestasi sejak dini, dan berharap pasar saham mengadopsi pendekatan serupa.
Di sisi kebijakan, pemerintah tengah menyelesaikan produk turunan dari UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk memastikan inovasi di sektor keuangan tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik.
Sri Mulyani juga menyinggung rencana implementasi pajak karbon beserta pengaturan batas emisi sektoral untuk mendukung pengembangan bursa karbon, yang memerlukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan.
Selain itu, ia memastikan stimulus perpajakan yang telah disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan PPN akan tetap diberlakukan, khususnya bagi sektor prioritas. Menurut Menkeu, tantangan geopolitik masih berpotensi memengaruhi perekonomian, mengingat banyak negara—termasuk di kelompok G7—menghadapi ketidakstabilan politik dan ekonomi.
Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pelaku pasar serta pemangku kepentingan untuk terus bekerja sama dan memperkuat sinergi dalam menghadapi dinamika tahun 2025.
