Davos, Portonews.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) pada awal Februari 2025. Keppres ini bertujuan untuk memusatkan seluruh proses perizinan terkait investasi di bawah Kementerian Investasi dan Hilirisasi, termasuk pemberian insentif fiskal.
“Harapannya, pada awal Februari 2025, presiden akan mengeluarkan Keppres soal sentralisasi perizinan. Jadi, semuanya akan terpusat di kementerian kami, termasuk insentif fiskal,” ujar Rosan dalam sesi di Paviliun Indonesia saat World Economic Forum (WEF) 2025 di Davos, Swiss, Selasa (21/1).
Rosan menyoroti permasalahan yang dihadapi investor di Indonesia terkait proses perizinan yang berlapis dan kompleks, yang disebabkan oleh banyaknya peraturan dari berbagai kementerian, lembaga, dan badan. Kerumitan ini menurutnya menjadi penghalang bagi investor untuk menanamkan modal di Tanah Air.
“Saat ini, kami bekerja dengan 80 kementerian, lembaga, dan badan berbeda di Indonesia untuk memberikan otoritas mereka kepada kami, dalam hal mengeluarkan perizinan dan lisensi,” tambah Rosan.
Melalui upaya penyederhanaan proses perizinan, Rosan berharap dapat menarik minat lebih besar dari para investor. “Jadi, itulah kebijakan yang sangat membantu iklim investasi. Saya harap akan dikeluarkan secepatnya,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga menyatakan keikutsertaannya di WEF 2025 sebagai bagian dari strategi memperkuat citra Indonesia dalam investasi berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa di forum tersebut, BKPM akan memfasilitasi Paviliun Indonesia dan mengambil bagian sebagai pembicara.
Rosan menambahkan, selain berbicara di WEF, dirinya juga akan mengadakan pertemuan dengan beberapa investor global serta pejabat setingkat menteri dari negara-negara lain, sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama investasi dan meningkatkan ketertarikan global terhadap prospek investasi di Indonesia.