Jakarta, Portonews.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong pengoptimalan digitalisasi guna meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam sistem perlindungan sosial.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta pada Sabtu (8/2).
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akurasi penerima bansos.
“Saya bersyukur, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” kata Luhut.
Selain itu, pemerintah akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG). Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas data serta efektivitas penyaluran bantuan.
Inisiatif ini merupakan bagian dari proyek Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang ditargetkan selesai pada Agustus mendatang.
“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.
Luhut juga menekankan bahwa digitalisasi ini akan meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat meminimalkan kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana secara lebih optimal. Setiap rupiah yang dikeluarkan diharapkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.
“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Luhut optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
