Jakarta, Portonews.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menyatakan bahwa dampak kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) terhadap perekonomian Indonesia relatif tidak sedalam yang dialami negara lain.
“Ketidakpastian global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dinamika perekonomian Tiongkok, harus kita perhatikan. Namun, simulasi Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa dampak kepemimpinan Presiden Donald Trump terhadap perekonomian Indonesia relatif tidak sedalam yang dialami negara lain. Jadi, kita harus optimis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi,” ujar Rachmat dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Minggu (9/2).
Kebijakan Trump yang mengutamakan kepentingan ekonomi AS, seperti penerapan tarif perdagangan terhadap berbagai negara termasuk China, Kanada, Meksiko, dan kemungkinan Uni Eropa, telah memicu dinamika ekonomi global. Selain itu, keputusan kontroversial seperti penghentian sementara bantuan luar negeri ke Indonesia serta rencana pengambilalihan Jalur Gaza dan Terusan Panama turut memperburuk ketidakpastian.
Pengamat pasar uang, Ariston Tjendra, menyebut bahwa kebijakan Trump berpotensi memicu konflik ekonomi global, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi stabilitas perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.
Namun, Rachmat menegaskan bahwa ekonomi domestik Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Hingga triwulan III-2024, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen, didukung oleh cadangan devisa tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar 155,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan impor selama 6,7 bulan. Inflasi juga berhasil dikendalikan pada level 1,57 persen pada akhir 2024, menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
“Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3 persen, yang akan menjadi pijakan kuat untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen pada 2025–2029,” ungkap Rachmat.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengusung kebijakan fiskal adaptif yang fokus pada peningkatan pendapatan dan belanja negara secara pro-pertumbuhan, sekaligus menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal. Pada tahun 2029, target pendapatan negara diproyeksikan mencapai 13,75–18 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Target-target ini sudah tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029 dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2025 sebagai pijakan prioritas pembangunan nasional,” tambah Rachmat.
Dengan strategi pembangunan yang terintegrasi, termasuk kolaborasi lintas sektor antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis visi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.
“RPJMN 2025–2029 akan menjadi pijakan penting untuk mempercepat pembangunan. Kepemimpinan baru Presiden Prabowo dengan semangat kolaborasi lintas sektor, pusat-daerah juga harus membuat kita optimis semua target bisa tercapai,” pungkasnya.
