Jakarta, Portonews.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp1,5 triliun pada awal 2025. Dana tersebut akan digunakan sebagai uang muka untuk pengadaan tiga unit kapal baru guna menggantikan kapal-kapal yang telah melewati usia teknis.
Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani, menjelaskan bahwa PMN ini telah melalui proses panjang sejak pembahasan awal pada Mei 2022. “Alhamdulillah sudah cair tahun ini untuk tiga unit kapal. Rp1,5 triliun ini yang kita terima akan digunakan sebagai uang muka,” ujar Anda sapaan akrabnya pada Jumat (10/1).
Anda menambahkan bahwa biaya pengadaan satu unit kapal diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun. Dengan demikian, total anggaran yang dibutuhkan untuk tiga kapal adalah Rp4,5 triliun. Untuk menutupi kekurangan, Pelni telah mengajukan tambahan PMN sebesar Rp2,5 triliun pada 2025, yang saat ini masih dalam proses pembahasan di Komisi VI DPR RI. Sisanya, sebesar Rp500 miliar, akan menggunakan dana internal perusahaan.
“Kami sudah ajukan lagi Rp2,5 triliun untuk 2025. Sisanya Rp500 miliar akan kami tanggung sendiri dari dana perusahaan,” jelas Anda.
Kapal baru yang akan diadakan memiliki kapasitas 1.000 penumpang dan ruang muatan untuk 75 kontainer. Kapal ini diharapkan selesai dan tiba di Indonesia pada 2028.
Saat ini, Pelni memiliki total 26 kapal yang seluruhnya merupakan buatan Jerman. Dari jumlah tersebut, 13 kapal telah melewati usia teknis dengan rata-rata lebih dari 30 tahun. Oleh karena itu, perusahaan terus berupaya mengganti armada yang sudah tua.
Tri juga mengungkapkan rencana untuk kembali mengajukan PMN senilai Rp4,8 triliun pada 2026 guna membiayai pengadaan tiga unit kapal baru lainnya. Proyeksi kenaikan anggaran tersebut disebabkan oleh fluktuasi harga baja dan kurs dolar AS, yang menjadi faktor utama dalam penentuan biaya pengadaan.
“Di 2026, kami sudah mulai membahas pengajuan Rp4,8 triliun untuk tiga kapal. Kenapa anggarannya lebih besar? Karena ada kenaikan harga bahan baku seperti baja dan faktor nilai tukar dolar,” jelas Anda.
Selain mengandalkan PMN, Pelni sedang menjajaki skema pendanaan alternatif bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi Pelni untuk berinvestasi lebih mandiri pada 2027.
“Kami sedang berdiskusi dengan Kemenkeu dan Kemenhub terkait skema lain agar Pelni dapat memiliki fleksibilitas investasi di masa mendatang,” pungkas Anda.
Dengan langkah ini, Pelni optimis dapat terus memperbarui armadanya untuk mendukung operasional perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi laut di Indonesia.
