Jakarta, Portonews.com – Menanggapi kasus penangkapan sejumlah direksi anak perusahaan Pertamina yang terlibat dalam dugaan korupsi pengelolaan minyak, Fahmy Radhi, seorang pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menekankan perlunya tindakan tegas untuk memberantas mafia minyak dan gas (migas). Ia mengungkapkan bahwa PT Pertamina Persero harus segera melakukan pembersihan besar-besaran di lingkungan internal perusahaan guna menghilangkan oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
“Pertamina harus segera melakukan operasi pemberantasan terhadap mafia migas yang masih beroperasi di dalam tubuh perusahaan,” ujar Fahmy Radhi di Jakarta, Rabu (26/2).
Lebih lanjut, Fahmy menegaskan bahwa agar tindakan korupsi semacam ini tidak terulang, aparat penegak hukum harus menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku, mengingat dampak merugikan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut tidak hanya dirasakan negara, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen bahan bakar minyak (BBM).
“Korupsi ini tidak hanya mencuri uang negara, tetapi juga memberatkan masyarakat yang menjadi konsumen BBM,” tambahnya.
Fahmy juga mengungkapkan bahwa modus yang digunakan dalam kasus ini serupa dengan cara-cara yang telah diterapkan oleh pelaku-pelaku korupsi migas sebelumnya, yakni dengan melakukan mark up harga impor minyak mentah dan BBM.
Menurutnya, minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri seharusnya bisa diolah di kilang Pertamina, namun alasan ketidakcocokan spesifikasi membuat Pertamina terpaksa mengimpor minyak mentah untuk diolah di dalam negeri.
“Harga impor minyak mentah dan BBM tersebut telah di mark up yang menyebabkan negara harus membayar lebih mahal. Selain itu, mark up juga terjadi pada kontrak pengiriman (shipping), dengan tambahan biaya ilegal sebesar 13 hingga 15 persen,” jelasnya, seperti dilansir laman Antara.
Fahmy menegaskan bahwa upaya pemberantasan mafia migas ini harus melibatkan peran aktif Presiden Prabowo Subianto, mengingat skala kejahatan yang besar dan melibatkan banyak pihak, termasuk dari internal Pertamina.
“Tanpa keterlibatan langsung Presiden, pemberantasan mafia migas yang sangat kuat ini akan sangat sulit tercapai, dan perampokan uang negara yang telah berlangsung pun mustahil dihentikan,” tutupnya.
