Jakarta, Portonews.com – Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi pupuk di Indonesia, PT Pupuk Indonesia terus berinovasi dengan memperkenalkan sistem digital terbaru. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki proses penyaluran pupuk yang seringkali terhambat oleh berbagai kendala, termasuk keterlambatan dalam penerbitan dokumen resmi dari pemerintah daerah.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam distribusi pupuk adalah keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah. Pada 2024, sejumlah bupati baru menyelesaikan penerbitan SK pada bulan Juni, yang berimbas pada keterlambatan distribusi pupuk dan terlewatnya satu musim tanam.
“Jika kami tetap salurkan pupuk tanpa SK, kami akan menghadapi masalah hukum. Hal ini menjadi dilema bagi kami,” ujar Rahmad dalam pertemuan dengan jajaran PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (11/3).
Meski demikian, Rahmad optimis bahwa solusi digital yang tengah diterapkan akan mempercepat distribusi pupuk dan menjadikannya lebih efisien. Sejak 1 Januari 2025, PT Pupuk Indonesia meluncurkan sistem digital yang memungkinkan petani menebus pupuk dengan lebih cepat dan proses yang lebih transparan. Sistem ini memungkinkan pemantauan distribusi pupuk secara real-time, mulai dari pabrik hingga kios distribusi.
“Kami sudah mengelola supply chain menggunakan sistem digital, yang kini memungkinkan distribusi pupuk dapat dipantau dari kapal yang bersandar di pelabuhan hingga sampai ke tangan petani,” kata Rahmad.
Selain itu, aplikasi Ipubers, yang mulai diterapkan pada Februari 2025, menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Aplikasi ini mempermudah pemantauan distribusi dan memastikan bahwa pupuk sampai ke petani yang membutuhkan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
