Jakarta, Portonews.com – Dalam upaya meminimalkan dampak dan risiko bencana di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi meluncurkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan (SNPDK). Acara peluncuran yang berlangsung di Kantor Kementerian Kominfo ini dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, dan Direktur Peringatan Dini BNPB, Afrial Rosya.
SNPDK mengintegrasikan berbagai sistem informasi kebencanaan dari kementerian, lembaga, daerah, serta penyedia informasi bencana. Di antara institusi yang terlibat adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Geologi Kementerian ESDM (PVMBG), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Khusus Jakarta.
Sistem ini memiliki dua komponen utama: Early Warning System (EWS) dan Disaster Prevention Information System (DPIS). EWS TV Digital yang dihadirkan dalam sistem ini terhubung langsung dengan penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran, serta dilengkapi dengan dua fitur utama: pengiriman SMS Blast secara real-time kepada masyarakat terdampak tanpa biaya dan integrasi dengan sistem dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Saya berharap sistem EWS TV digital, DPIS, serta SMS blast ini dapat mempermudah koordinasi dalam memberikan respons cepat, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan,” ungkap Menkominfo Budi Arie Setiadi.
Budi Arie juga menekankan pentingnya inovasi dan pengembangan yang terus dilakukan untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi bencana. “Kominfo telah melakukan uji coba bersama penyelenggara multipleksing (mux) dan vendor TV serta Set Top Box (STB) terkait implementasi EWS TV digital,” jelasnya. Ia mengingatkan masyarakat untuk memastikan perangkat TV Digital atau STB mereka tersertifikasi oleh Kominfo dan untuk memasukkan kode pos yang benar agar informasi kebencanaan yang relevan bisa diterima.
Selain itu, kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga berperan penting dalam pengembangan layanan informasi bencana real-time berbasis komputer maupun ponsel, yang didukung hibah dari Badan Kerja Sama Indonesia-Jepang (JICA). Sistem ini dikenal sebagai Disaster Prevention Information System (DPIS) dan terintegrasi dengan Call Center 112, TVRI, serta RRI. “DPIS siap untuk integrasi lebih lanjut dengan petugas dan relawan kebencanaan di berbagai kementerian dan lembaga,” tambah Budi Arie.
Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie mengajak seluruh pihak untuk mendukung berbagai inisiatif yang telah diluncurkan agar masyarakat dapat menerima manfaat dari sistem ini. “Kesiapsiagaan terhadap bencana harus menjadi perhatian seluruh pihak,” tuturnya.
Dengan peluncuran SNPDK, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kemampuan respons terhadap bencana, melindungi masyarakat, dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh berbagai jenis bencana alam.
