Jakarta, Portonews.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan AHY dalam pertemuan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertempat di Gedung Kemenko Infrastruktur pada Sabtu, 2 Oktober 2024.
AHY menegaskan bahwa Kemenko Infrastruktur akan memastikan pelaksanaan program-programnya sejalan dengan standar aturan serta menerapkan prinsip transparansi yang tinggi.
“Kami berkomitmen menjaga kepatuhan terhadap norma serta peraturan yang berlaku, memastikan tata kelola administrasi berjalan baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas anggaran. Kami ingin menjamin bahwa setiap kegiatan dapat diaudit kapan saja,” kata AHY.
Menurut Menko AHY, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan (transparasi) dalam pengelolaan proyek infrastruktur sangat penting agar masyarakat tetap percaya. Kemenko Infrastruktur akan berkolaborasi dengan BPKP untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai aturan dan bebas dari potensi kesalahan atau penyelewengan anggaran.
Sebagai kementerian yang baru dibentuk, Kemenko Infrastruktur mengadopsi pendekatan “belanja masalah” yang memungkinkan identifikasi masalah secara cepat sehingga dapat merumuskan strategi yang lebih efisien.
“Kami siap untuk mempelajari dengan cepat dan berkoordinasi langsung dengan kementerian-kementerian teknis terkait,” ujar AHY, menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi serta pembelajaran cepat untuk memenuhi target infrastruktur pemerintah.
Dalam konteks ini, Kemenko Infrastruktur berfokus pada penguatan koordinasi dengan kementerian-kementerian teknis yang berada di bawah wewenangnya. AHY menjelaskan bahwa lima kementerian teknis di bawah koordinasi Kemenko Infra, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan, akan terus berkoordinasi untuk memastikan setiap program sejalan dengan visi pembangunan nasional.
AHY juga menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi elemen penting untuk mewujudkan visi pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta distribusi kesejahteraan yang adil. Kemenko Infrastruktur berkomitmen memastikan program-program infrastruktur, baik di tingkat pusat maupun daerah, terlaksana sesuai dengan visi dan aspirasi pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kolaborasi antar-sektor menjadi kunci penting untuk merealisasikan visi Presiden Prabowo dalam membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan. Kami akan memastikan setiap pencapaian yang diraih sesuai dengan harapan dan semangat Presiden,” ungkap AHY, dilansir dari laman InfoPublik, Minggu (3/10/2024).
Menko AHY juga mengharapkan agar kementerian terkait dan pemerintah daerah aktif terlibat dalam pemeliharaan serta pengawasan infrastruktur yang telah maupun akan dibangun. Baginya, hal ini penting untuk menjamin kelanjutan program infrastruktur yang tidak hanya menggerakkan perekonomian tetapi juga menyejahterakan masyarakat.
