Jakarta, Portonews.com – Dalam upaya mempercepat pembangunan pelabuhan di Indonesia, pemerintah kini memberikan kesempatan luas bagi badan usaha, baik dalam negeri maupun asing, untuk berinvestasi. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan, “Melalui skema seperti konsesi dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).”
Sebagai langkah konkret dari komitmen ini, pemerintah telah menyaksikan kemajuan signifikan sejak tahun 2022. Tercatat, 11 badan usaha pelabuhan telah menandatangani perjanjian konsesi, dengan 6 badan usaha lainnya yang telah mendapatkan penunjukan konsesi dan akan segera menandatangani kesepakatan tersebut.
Keenam badan usaha tersebut, termasuk PT. Rugaya Nusantara Jaya dan PT. Pelabuhan Buana Reja, tersebar di berbagai provinsi seperti Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Keberagaman lokasi ini diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur pelabuhan di seluruh Indonesia.
Menhub Budi Karya Sumadi juga memberikan apresiasi terhadap capaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berhasil merealisasikan PNBP sebesar Rp 4,7 triliun, mencapai 97,78% dari target APBN 2024. Hingga 11 Oktober 2024, total realisasi PNBP Kementerian Perhubungan mencapai Rp 9,49 triliun dari target Rp 10,41 triliun.
Dalam upaya meningkatkan tata kelola PNBP, tahun 2024 juga menyaksikan sejumlah perbaikan, termasuk perubahan mekanisme perhitungan hasil konsesi dan transformasi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan PNBP. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyeragaman mekanisme rekonsiliasi dan pembayaran PNBP untuk jasa Pandu Tunda Kapal.
Acara yang diadakan di ruang Mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (14/10) ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Dirjen Perhubungan Laut, Antoni Arif Priyadi, Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aminuddin, dan Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, Matheus Hendra Pramono.
“Melalui penguatan tata kelola badan usaha pelabuhan dan modernisasi infrastruktur, kita tidak hanya mempercepat arus logistik dan perdagangan, tetapi juga memastikan sektor transportasi laut menjadi pilar penting dalam meningkatkan penerimaan negara,” tambah Menhub Budi Karya Sumadi.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui penguatan infrastruktur pelabuhan yang lebih baik.
