Bogor, Portonews.com – Penghargaan Kabupaten Informatif yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat memicu kontroversi dan kritik dari sejumlah pihak.
Di tengah penghargaan ini, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bogor justru sedang menghadapi sengketa keterbukaan informasi di Komisi Informasi Jawa Barat.
Tiga OPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disorot karena diduga kurang transparan dalam menyajikan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.
Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor, melalui ketuanya Haidy Arsyad, menyampaikan ketidakpuasan atas penghargaan ini. Haidy berpendapat bahwa gelar “Kabupaten Informatif” tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keterbukaan informasi di Bogor.
“Bagaimana mungkin disebut informatif jika beberapa dinas masih menolak memberikan informasi yang diminta masyarakat tanpa alasan yang jelas?” ujarnya Jumat (15/11).
Haidy menegaskan bahwa penghargaan ini dapat menciptakan kesan seolah-olah Bogor sudah sepenuhnya transparan, padahal faktanya, masih ada beberapa instansi yang terlibat dalam sengketa informasi.
Menurutnya, penghargaan ini seharusnya menjadi simbol komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi, dan jika ada OPD yang masih bermasalah, ini menjadi indikasi bahwa perbaikan harus terus dilakukan.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor menyampaikan pandangannya dalam rilis pers, menyatakan bahwa Kabupaten Bogor berhasil mempertahankan predikat informatif sebagai bukti konsistensi dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini, menurut mereka, adalah pencapaian yang layak diapresiasi.
Namun demikian, kritik dari KANNI memberikan pandangan lain, bahwa upaya keterbukaan informasi yang konsisten dan menyeluruh masih perlu dilakukan oleh Pemkab Bogor.
Bagi Haidy, penghargaan ini lebih dari sekadar label; ia seharusnya menjadi pengingat untuk setiap OPD agar lebih responsif dan transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
