Jakarta, Portonews.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan instruksi untuk memprioritaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pusat-pusat legislatif dan yudikatif.
“Yang jelas, yang kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat untuk legislatif misalnya, karena untuk eksekutif sudah terbangun,” ungkap AHY di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, pembangunan eksekutif juga menunjukkan perkembangan yang nyata dan dapat diamati oleh semua pihak, di mana salah satu yang baru diresmikan adalah Istana Negara oleh Presiden ketujuh RI Jokowi. Saat itu, AHY masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan hadir untuk menyerahkan sertifikat.
Selanjutnya, pembangunan Istana Garuda serta beberapa kantor kementerian lainnya, termasuk pusat-pusat Kemenko, juga telah dimulai dan masih dalam proses penyelesaian.
“Tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemen juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden RI) ke depan utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya,” ucap AHY.
Sebagaimana diketahui, IKN adalah proyek besar yang memerlukan berbagai langkah agar dapat terus berlanjut.
“Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tetapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah kembali untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam proses pembangunan IKN, perlu ada penyesuaian (adjustment) yang dapat dilakukan, dan ini memerlukan masukan dari semua pihak serta seluruh pemangku kepentingan.
“IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan. Ini berlaku untuk infrastruktur termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia. Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan, tapi tentu kita akan sesuaikan, pertama juga budgeting-nya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, kemudian selebihnya kita kawal, kita kawal dengan baik karena sekali lagi penekanan dari Bapak Presiden RI adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran, itu yang ditekankan oleh beliau,” ujar AHY, dilansir dari laman ANTARA, (23/10/2024).
