Jakarta, Portonews.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemerataan dan ketepatan sasaran dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Menurut AHY, Presiden Prabowo berharap agar seluruh masyarakat Indonesia, di mana pun mereka berada, dapat merasakan dampak positif dari infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah.
“Presiden Prabowo menginginkan agar pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia di mana pun berada,” ujar AHY dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (22/10).
AHY menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya infrastruktur yang mampu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
Selain itu, fokus pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada sektor pendukung seperti swasembada pangan, energi, serta peningkatan kualitas hidup rakyat.
“Kita perlu mengurangi ketimpangan dan memprioritaskan penguatan infrastruktur pendukung untuk swasembada pangan, energi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tambahnya.
Tidak hanya dalam aspek ekonomi, AHY juga menyoroti pentingnya fasilitas di sektor pendidikan dan kesehatan. Pembangunan sentra ekonomi baru juga direncanakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini berarti penyediaan fasilitas dan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sentra-sentra ekonomi baru untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kita,” kata AHY.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan perlunya memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan potensi bencana alam.
“Kita harus memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan terencana dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau bahkan bencana yang merugikan kita semua,” jelasnya.
Sebagai bagian dari tugasnya, AHY akan mempelajari lebih lanjut mengenai kementerian yang dipimpinnya saat ini, baik dari segi struktur maupun otoritas.
AHY juga berencana mengadakan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan ke kementerian terkait. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk mendalami permasalahan infrastruktur dan mencari solusi yang tepat.
Langkah-langkah ini, menurut AHY, penting untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.
“Ini adalah pendekatan yang telah saya terapkan selama memimpin Kementerian ATR/BPN, yang menurut saya merupakan praktik terbaik yang bisa saya lanjutkan di posisi baru ini,” ungkap AHY.
AHY juga menyebutkan bahwa ada lima kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pertama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); kedua, Kementerian Pekerjaan Umum; ketiga, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; keempat, Kementerian Transmigrasi; dan kelima, Kementerian Perhubungan.
