Jakarta, Portonews.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan berbagai kementerian serta lembaga lainnya dalam mendukung penyelesaian pembangunan IKN. “Penyelesaian IKN ini memerlukan kolaborasi kita semua. IKN jangan dianggap hanya sebagai proyek, tetapi program besar yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya, menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektoral.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menjadi salah satu prioritas nasional pemerintah, terutama di tengah ancaman peningkatan muka air laut yang berpotensi mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai langkah strategis bagi masa depan bangsa. “Pembangunan IKN adalah upaya besar untuk masa depan Indonesia, dan kita harus terus mempercepat pelaksanaannya,” ujar Presiden dalam berbagai kesempatan.
Dalam rapat yang digelar di Kantor Otorita IKN di Jakarta pada Senin (9/12/2024), turut hadir beberapa pejabat penting, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Achir Chaniago, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, serta sejumlah pejabat lainnya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN untuk mendukung pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan pada awal tahun 2025. Pemindahan ibu kota negara secara resmi dijadwalkan pada tahun 2028, dengan Presiden RI Prabowo Subianto berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. “Kami tetap semangat menyelesaikan IKN. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya juga telah disiapkan. Persiapan pemindahan ASN ke IKN sudah mulai dilakukan dari sekarang,” ungkap Diana dalam rapat tersebut.
Menurut keterangan InfoPublik, hingga saat ini, Kementerian PU telah menyelesaikan 109 paket pekerjaan infrastruktur di IKN dengan total nilai Rp89 triliun, mencapai progres sebesar 61,7 persen. Progres pembangunan dibagi dalam tiga batch:
- Batch 1 (2020–Maret 2023): 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun (95,8 persen).
- Batch 2 (April–November 2023): 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun (75,1 persen).
- Batch 3 (Desember 2023–2024): 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun (27,9 persen).
Diana menambahkan bahwa beberapa infrastruktur utama ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan diharapkan dapat segera diresmikan. Infrastruktur utama yang dimaksud antara lain Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian PU juga memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan fasilitas dasar seperti pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi. “Kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” pungkas Diana.
