Jakarta, Portonews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan jadwal program pemberian makanan bergizi gratis untuk siswa PAUD hingga SMA, yang ditetapkan berdasarkan hasil uji coba di lapangan.
“Dari pengalaman di lapangan, pengiriman makanan dilakukan dalam tiga tahap. Untuk anak PAUD dan siswa kelas 1-2 SD, makanan dikirim pukul 07.45 waktu setempat agar bisa dikonsumsi pukul 08.00. Lalu, untuk siswa kelas 3-6 SD, makanan dikirim pukul 09.00 dan dimakan pukul 09.30. Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA, makanan dikirim pukul 11.30 agar bisa dimakan pada pukul 12.00,” ujar Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 yang disiarkan secara daring dari Jakarta, Kamis.
Berdasarkan uji coba tersebut, Dadan menyampaikan bahwa istilah “makan siang” dianggap kurang tepat untuk program ini. Oleh karena itu, istilahnya diubah menjadi “makan bergizi gratis,” yang kini menjadi salah satu program unggulan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Fokus pada Ibu dan Anak dalam Dua Fase Kritis Pertumbuhan
Dadan juga menjelaskan alasan mengapa program Makan Bergizi Gratis menyasar ibu hamil, ibu menyusui, hingga seluruh anak sekolah, termasuk santri dan siswa di sekolah keagamaan sampai tingkat SMA.
“Dasar pemikirannya adalah karena dalam tumbuh kembang anak terdapat dua fase penting. Pertama, pada 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) yang penting untuk mencegah stunting. Untuk itu, kita perlu mengalokasikan program besar bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan fase kedua ketika anak mulai tumbuh, yaitu saat usia 8-17 tahun,” kata Dadan.
Untuk memastikan kelancaran program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah, BGN telah membentuk unit pelayanan yang masing-masing unitnya akan melayani hingga 3.000 anak mulai dari PAUD hingga SMA.
Satuan Pelayanan untuk Mengelola Program dan Anggaran
“Nantinya, di satuan pelayanan ini, kami akan melakukan identifikasi jumlah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Berdasarkan lokasi percontohan, biasanya sekitar 10 persen dari populasi anak sekolah adalah ibu hamil, menyusui, dan balita,” ujar Dadan.
Dadan juga menjelaskan bahwa sementara ini, wilayah percontohan program ini berada di area Komando Distrik Militer (Kodim), yang sebelumnya sudah dibangun oleh para sukarelawan. Nama-nama sukarelawan tersebut masih belum dikonfirmasi dan Dadan memilih untuk tidak menyebutkannya.
“Unit pelayanan ini telah didirikan oleh ‘hamba Allah,’ dan kami berkomitmen untuk mengembalikan fasilitas yang telah mereka bangun dalam waktu tiga tahun. Kepada pemerintah daerah dan instansi lain, kami juga mengajak untuk ikut menyiapkan infrastruktur. Tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk makanan bergizi, cukup sediakan infrastrukturnya. Kami akan membayar sewa untuk lahan, bangunan, dan fasilitas lainnya, sehingga dana mereka tidak habis begitu saja,” jelasnya.
Setiap satuan layanan BGN di seluruh provinsi akan mengelola anggaran sekitar Rp9-11 miliar per tahun untuk menjalankan program makan bergizi gratis.
“Satuan layanan ini akan mengelola dana tahunan antara Rp9-11 miliar, dengan alokasi 85 persen dari anggaran tersebut untuk pembelian bahan baku, yang sumbernya berasal dari sektor pertanian,” jelas Dadan Hindayana, dilansir dari laman ANTARA, Kamis (7/11/2024).
