Jakarta, Portonews.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Negara, Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024 bersama sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi baru lainnya.
Pengusaha kelahiran Jakarta pada 1968 tersebut ditugaskan sebagai Menteri Investasi baru, menggantikan Menteri Investasi sebelumnya yakni Bahlil Lahadalia yang ditugaskan mengemban amanah baru sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sebagai Menteri Investasi baru, Rosan yang memiliki segudang pengalaman dalam dunia bisnis dan diplomasi akan menghadapi sejumlah tugas penting seperti keberlanjutan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan percepatan swasembada gula.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diharapkan dapat terwujud pada Tahun 2045 sebagai langkah strategis dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai Menteri Investasi baru, Roeslan bertindak sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN yang memimpin upaya percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebutkan ada empat pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru menggantikan posisi Bahlil Lahadalia.
Bhima dihubungi, di Jakarta, Senin (19/8), mengatakan empat PR tersebut berkaitan dengan akselerasi investasi yang tertunda, peningkatan promosi, membantu Kementerian Keuangan memformulasikan belanja pajak yang efektif, serta memacu peranan pemerintah daerah (pemda) dalam pemajuan iklim investasi.
Dia menjelaskan, untuk percepatan realisasi investasi yang tertunda di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan bisa melakukannya dengan mempersiapkan strategi berupa pembentukan tim percepatan investasi yang lebih progresif.
“Meskipun waktunya terbatas karena berganti ke Prabowo, tapi ada waktu mempersiapkan strategi dan pembentukan tim percepatan investasi yang lebih progresif,” katanya.
Dirinya menyampaikan, peningkatan promosi yang merupakan PR selanjutnya dari Menteri Rosan bisa menitikberatkan kepada sektor ekonomi yang berorientasi lingkungan (restoratif), serta promosi investasi di industri energi baru terbarukan (EBT). Hal itu menurutnya bisa meningkatkan komitmen investasi yang berkualitas dan menambah lapangan pekerjaan.
Sedangkan untuk membantu Kementerian Keuangan memformulasi belanja pajak yang efektif, dilakukan melalui pemastian distribusi insentif pajak.
“Perlu dipastikan investasi yang mendapat pengurangan pajak berdampak positif ke serapan kerja, hingga dampak positif ke lingkungan sekitar wilayah investasi,” katanya.
Lebih lanjut, pelibatan peran pemda setempat dikatakan Bhima bisa mengoptimalkan pendapatan (output) investasi yang lebih optimal.
“Melibatkan peran pemda lebih intensif lagi terutama dalam keputusan investasi hilirisasi mineral. Selama ini pemda kurang aktif terlibat di era UU Cipta Kerja padahal efek investasi juga ditanggung oleh pemda,” ujarnya. – ANTARA