Jakarta, Portonews.com – Setelah tumpahan minyak mentah besar di Samudra Pasifik, pemerintah Peru mengumumkan status darurat lingkungan selama 90 hari di wilayah pesisir utara pada Jumat (27/12/2024) . Keputusan ini diambil untuk mengatasi dampak serius dari kecelakaan yang terjadi di terminal kilang minyak Talara, milik perusahaan minyak negara, Petroperu.
Dikutip dari Reuters, Tumpahan tersebut terjadi pada Sabtu pekan lalu, saat manuver kapal pengiriman minyak di terminal kilang Talara menyebabkan lebih dari 10.000 meter persegi permukaan laut tercemar. Insiden ini juga merusak tujuh pantai dan mengancam habitat satwa liar di sekitar kawasan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup Peru menyatakan bahwa status darurat ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan lingkungan yang terdampak.
“Tindakan ini sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan mengurangi kerusakan lebih lanjut,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Peru dalam pernyataan resmi.
Sebagai tanggapan atas insiden ini, Petroperu mengklaim telah segera menurunkan tim pembersih dan bekerja sama dengan serikat nelayan serta otoritas lokal untuk mengurangi dampak terhadap ekonomi, terutama sektor perikanan dan pariwisata yang terdampak langsung. Perusahaan tersebut juga telah menggunakan perahu, drone, dan personel untuk memantau kondisi di area yang tercemar.
Namun, meskipun upaya pembersihan dilakukan, nelayan setempat melaporkan bahwa mereka terus mengalami kesulitan. Martin Pasos, seorang nelayan di Lobitos, menyampaikan kekecewaannya kepada radio lokal RPP: “Kami sudah enam hari tidak bisa melaut. Ini benar-benar kacau. Hingga sekarang, belum ada tanggapan yang jelas dari perusahaan minyak.”
Bagi para nelayan, insiden ini telah mengganggu mata pencaharian mereka. Kerusakan juga dilaporkan pada flora dan fauna pesisir, termasuk populasi kepiting yang merupakan sumber penghidupan bagi banyak orang di kawasan itu.
Insiden tumpahan minyak ini semakin memperburuk reputasi industri minyak di kawasan tersebut, yang sebelumnya telah teridentifikasi sebagai kawasan rentan terhadap kecelakaan lingkungan. Warga dan aktivis lingkungan mendesak pemerintah dan perusahaan untuk bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan yang terjadi dan memastikan upaya pemulihan yang efektif.
Dengan diberlakukannya status darurat, pemerintah berharap dapat mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak. “Kami akan memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan,” tambah Kementerian Lingkungan Hidup Peru.
Namun, tantangan untuk memulihkan ekosistem pesisir dan melindungi mata pencaharian masyarakat setempat masih sangat besar. Semua pihak kini harus bekerja lebih keras untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden ini.
