Jakarta, Portonews.com – Jenderal TNI Agus Subiyanto, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Pertahanan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Jaksa Agung Republik Indonesia di Markas Besar TNI (Mabes TNI), Cilangkap, Jakarta Timur, pada Kamis (28/11/2024). Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam pengamanan, perlindungan, serta pengawasan terhadap kekayaan negara.
Dalam sambutannya, Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan bahwa MoU ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk pertukaran data, pemberian bantuan hukum, dukungan intelijen, serta penegakan hukum yang berfokus pada pengelolaan aset negara. “Dengan adanya sinergi antar lembaga ini, kita dapat memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan kekayaan negara yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional,” ujar Jenderal Agus.
Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan bahwa kerja sama ini juga akan memanfaatkan teknologi serta sumber daya manusia secara lebih optimal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kekayaan negara. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan aset negara dan memastikan pengelolaan sumber daya negara berjalan secara optimal.
MoU ini juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di setiap instansi terkait. “Peningkatan kompetensi ini sangat penting agar para pihak yang terlibat dapat lebih efektif dalam menjalankan pengawasan dan perlindungan kekayaan negara, serta menciptakan sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel,” lanjutnya.
Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, seluruh pihak yang terlibat berkomitmen untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara dengan penuh tanggung jawab. Ke depannya, pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik diyakini akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan mengurangi potensi penyalahgunaan aset negara.
“Kerja sama ini akan memperkuat sistem pengawasan kita, yang tidak hanya mencegah penyalahgunaan kekayaan negara, tetapi juga memastikan pengelolaan yang lebih efisien dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” tambah Jenderal Agus Subiyanto.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kolaborasi antar lembaga negara. Diharapkan dengan adanya kesepahaman ini, pengelolaan dan pengawasan kekayaan negara akan semakin efisien, transparan, dan memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan. Inisiatif ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan pengelolaan kekayaan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.
