Jakarta, Portonews.com — Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menghadiri Indonesia Mining Summit 2024 yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta, pada Rabu (4/12). Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, serta perwakilan perusahaan tambang BUMN dan swasta.
Dalam sambutannya, Bambang Patijaya menegaskan bahwa sektor pertambangan merupakan pilar penting bagi perekonomian Indonesia, dengan kontribusi hampir 98 persen dari total nilai investasi hilirisasi nasional. “Investasi harus dan wajib hukumnya berkualitas dan berkelanjutan, tidak terputus hanya pada produk intermediate saja,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus berperan aktif dalam mendorong perumusan kebijakan hilirisasi, swasembada energi, transisi energi, serta penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).
Menurutnya, industri pertambangan adalah tulang punggung pendapatan negara, nilai ekspor, dan penyerapan tenaga kerja, sehingga sektor ini memegang peran vital dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Dengan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku industri, kita dapat mewujudkan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat,” tambah Bambang.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan nilai tambah sektor pertambangan.
“Bapak Presiden sangat fokus terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas. Saat ini proses pembentukannya sedang berjalan, melibatkan kementerian-kementerian teknis,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi, yang akan mengoordinasikan berbagai kementerian seperti Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian. Satgas ini dirancang untuk mempercepat proses kerja yang sebelumnya terhambat oleh birokrasi perizinan yang panjang.
“Kalau sendiri-sendiri, izin-izin dan segala macam bisa lama. Presiden ingin semuanya cepat. Jadi, kami membuat satgas,” tambahnya.
Saat ini, implementasi satgas tersebut menunggu pengesahan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukannya. Bahlil juga menyoroti tantangan di sektor pertambangan, seperti sulitnya mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).
“Misalnya RKAB, di kantor saya itu susah. Katanya 1 tahun cuma 2 kali RKAB yang keluar. Saya juga tidak paham,” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sektor maritim, demi membuka lapangan kerja dan menciptakan keadilan ekonomi.
