Jakarta, Portonews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui sektor kelautan dan perikanan (KP). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memacu kualitas produksi hulu perikanan, dengan perhatian khusus pada tata kelola sektor hulu yang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa perbaikan tata kelola hulu bertujuan untuk mendukung peningkatan asupan protein masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh adalah memastikan ketersediaan produk kelautan dan perikanan berkualitas tinggi. Dengan demikian, selain meningkatkan ketahanan pangan, sektor KP juga berperan dalam program makan bergizi gratis, mengingat kekayaan sumber daya ikan Indonesia yang melimpah dan kandungan protein tinggi yang dimilikinya.
Perbaikan tata kelola hulu sektor KP, menurut Trenggono, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa produk perikanan yang diproduksi sejak tahap awal dapat dipertahankan kualitasnya. Tujuannya, agar produk perikanan Indonesia tidak ditolak di pasar internasional dan mampu memenuhi standar kualitas yang semakin ketat.
Data dari KKP menunjukkan, hingga triwulan III 2024, produksi perikanan nasional mencapai 18,2 juta ton, terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya. Angka ini tidak lepas dari dukungan program ekonomi biru, seperti pengembangan budidaya udang, rumput laut, dan ikan nila salin yang telah berjalan. Bahkan, untuk semakin memperkuat pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan, KKP menggandeng Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia untuk mengembangkan implementasi ekonomi biru di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572, yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda, dari Aceh hingga Banten.
Meizani Irmadhiany, Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia (KI), menyatakan dukungannya terhadap program ekonomi biru yang diusung KKP, terutama kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. Menurutnya, kebijakan PIT bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pemerataan ekonomi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan Indonesia di pasar global.
Pada 2023, KKP telah mengimplementasikan model PIT dan menyinergikan bisnis perikanan dari hulu ke hilir. Selain itu, KKP juga mengembangkan Kampung Nelayan Modern dan Kampung Nelayan Maju, serta memperkenalkan sistem layanan operasional penangkapan ikan terintegrasi melalui aplikasi e-PIT. Semua ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil tangkapan dan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia.
Trenggono menambahkan, intervensi pemerintah dalam sektor KP sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung peningkatan produktivitas. Sebagai contoh, KKP telah membangun Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua, yang dilengkapi dengan balai pelatihan, gudang pendingin, dermaga, sentra kuliner, serta fasilitas kapal dan area labuh. “Sarana dan prasarana yang dibangun, adalah balai pelatihan, gudang pendingin penyimpan ikan, dermaga, sentra kuliner, pembagian kapal, dan area tambah labuh bagi kapal,” seperti dilansir laman mongabay.
KKP menargetkan nilai tukar nelayan (NTN) dan pembudidaya (NTP) dapat meningkat signifikan. Saat ini, nilai tukar tersebut berkisar antara 104-106, yang menunjukkan bahwa nelayan dan pembudidaya masih tergolong miskin. Trenggono optimis bahwa nilai tukar ini dapat naik di atas 200, yang akan berdampak langsung pada produktivitas subsektor perikanan dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah mengimplementasikan ekonomi biru melalui lima kebijakan prioritas yang meliputi perikanan, perikanan budi daya, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan. Kelima program prioritas tersebut adalah memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan, pengendalian wilayah pesisir, dan pembersihan sampah plastik.
Trenggono menegaskan bahwa ekonomi biru sangat relevan untuk menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan meningkatnya populasi manusia yang berdampak pada kebutuhan pangan. Dengan keberlanjutan ekosistem laut dan pengelolaan perikanan yang baik, sektor KP diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional dan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.
