Jakarta, Portonews.com – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan di sektor migas.
Menurut Luhut, proses perizinan dan tumpang tindih kewenangan antarkementerian atau lembaga (K/L) sering menjadi hambatan utama. Selain itu, kebijakan yang ada masih kurang mendukung iklim investasi yang menarik bagi para investor di sektor migas.
“Setidaknya ada 11 isu utama yang perlu diperbaiki di sektor hulu migas. Mulai dari lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah,” kata Luhut dalam akun Instagram pribadinya, Rabu (24/7/2024).
Menko Luhut berharap agar setiap K/L memiliki komitmen sama untuk meningkatkan iklim investasi sektor migas setelah rapat koordinasi hari ini. Untuk itu, dia menekankan pentingnya mengejar kemudahan berbisnis (ease of doing business) di sektor migas. Dia yakin semua pihak memiliki visi dan pandangan yang sama dalam upaya mempercepat peningkatan produksi migas di Indonesia, baik untuk tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.“Saya berharap setelah rapat koordinasi hari ini, setiap Kementerian/Lembaga memiliki komitmen yang sama,” tambah Luhut.
Lebih jauh Menko Luhut menyatakan untuk mencapai ketahanan dan ketersediaan energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan produksi dan lifting migas nasional harus terus diupayakan.
Mantan Menkopolhukam itu menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi pagi ini bersama seluruh K/L terkait, yang bertujuan mengevaluasi dan menyusun langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.“Saya menegaskan kepada setiap K/L di dalam Task-Force yang sudah dibentuk, agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan investasi, produksi dan lifting migas di Indonesia,” tuturnya.
