Jakarta, Portonews.com – Dalam upaya mengatasi tantangan pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis yang menjangkau seluruh proses dari hulu hingga hilir. Di tingkat hulu, beragam program telah diimplementasikan. Ini termasuk program berbasis Rukun Warga (RW), penerapan ekonomi sirkular melalui bank sampah, dan pusat daur ulang Jakarta Recycle Centre. Selain itu, ada pula pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan, pengendalian sampah plastik, serta pengumpulan sampah secara terjadwal. Tak ketinggalan, ada juga pengolahan sampah organik yang dilakukan melalui komposting dan budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF).
“Pada tahap tengah, Pemprov DKI Jakarta mengelola TPS dan TPS3R, pengelolaan sampah di badan air, serta pembangunan Pabrik RDF dalam kota berkapasitas 2.500 ton/hari, termasuk pengelolaan sampah di Kepulauan Seribu,” imbuh Joko Agus Setyono, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Memasuki tahap hilir, pemerintah provinsi terus meningkatkan efisiensi pengelolaan dengan mengoptimalkan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan RDF Plant di TPST Bantargebang. Di sini, program landfill mining dan pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk pemulung di TPST juga dilakukan sebagai bagian dari dukungan sosial yang lebih luas.
Pada tahun 2023, PLTSa Merah Putih yang terletak di TPST Bantargebang berhasil mengolah 16.037 ton sampah, menghasilkan energi listrik sebesar 1.106 MWh. Di tahun 2024, RDF Plant TPST Bantargebang menunjukkan keberhasilan dalam mengolah sampah hasil landfill mining dan sampah baru, dengan nilai kalor mencapai 2.800-4.100 kkal/kg. Ini merupakan hasil sinergi dengan PT Indocement Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, yang berperan sebagai pengguna utama RDF.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas, dan akademisi. Ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi teknologi dan program edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
“Dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, sektor swasta, komunitas, serta akademisi akan memperkuat pengelolaan sampah Jakarta yang lebih baik, terintegrasi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kami menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sebesar 70 persen pada 2025, sejalan dengan target nasional dalam Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas),” pungkas Joko.
Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (27/10/2024). Dalam kesempatan itu, Sekda Joko didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Asep Kuswanto, Inspektur Provinsi DKI, Syaefuloh Hidayat, dan Kepala Biro Kerja Sama Daerah (KSD) DKI, Marulina Dewi.
“TPST Bantargebang adalah satu-satunya fasilitas pemrosesan akhir sampah milik Pemprov DKI Jakarta yang telah beroperasi sejak 1989. Pada 2023, volume sampah harian mencapai 7.360 ton dengan ketinggian landfill yang melebihi 50 meter, sehingga TPST ini hampir mencapai kapasitas maksimalnya,” jelas Sekda Joko.
