Jakarta, Portonews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 4,95% (yoy) atau 5,03% (ctc) pada Triwulan III-2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari Pulau Jawa, yang menyumbang 56,84% dari total PDB. Sektor-sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan di wilayah tersebut antara lain industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.
Selain itu, sebanyak 15 provinsi di Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional pada periode yang sama, berkontribusi sekitar 26,7% terhadap total PDB nasional. Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan tertinggi, masing-masing mencapai 19,56% dan 9,08%. Pencapaian tersebut didorong oleh hilirisasi sektor industri pengolahan dan pertambangan yang berkembang pesat di kedua wilayah tersebut.
“Ini membuktikan bahwa dengan industrialisasi dan hilirisasi kita bisa maju. Ini juga yang membuat Bapak Presiden yakin bahwa kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%,” ujar Airlangga.
Meski demikian, Menko Airlangga menyoroti ketimpangan pendapatan antar daerah yang masih cukup signifikan. Di beberapa daerah, terdapat perbedaan mencolok dalam pendapatan per kapita. Contohnya, 10 kabupaten/kota dengan pendapatan tertinggi memiliki rata-rata PDRB per kapita sebesar USD 33.267, sementara yang terendah hanya mencapai USD 658. Oleh karena itu, selain fokus pada PDRB, daerah juga perlu memperhatikan aspek kualitas pertumbuhan ekonomi, termasuk pengurangan kemiskinan dan penurunan rasio gini, seperti yang terjadi di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur yang memiliki PDRB tinggi namun didampingi dengan angka kemiskinan yang relatif rendah.
Untuk menjaga stabilitas perekonomian, pemerintah daerah juga diingatkan untuk mengendalikan inflasi pangan bergejolak (volatile food) di bawah 5%, guna memastikan inflasi tahun 2024 tetap terkendali. Pemerintah daerah juga diminta untuk mempersiapkan potensi kenaikan inflasi menjelang hari besar keagamaan dan nasional seperti Natal dan Tahun Baru.
Menko Airlangga menekankan pentingnya sejumlah kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam (SDA), mengoptimalkan infrastruktur, serta meningkatkan akses dan konektivitas. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mendukung program upskilling dan reskilling bagi tenaga kerja yang dibutuhkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Mengingatkan menjelang hari besar nasional nanti, inflasi perlu kita jaga. Dan tentu saya ingin mengingatkan juga agar Pemerintah Daerah mendorong UMKM untuk memanfaatkan program kredit usaha rakyat agar bisa berdaya,” pungkas Airlangga.
Lebih jauh, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8% pada tahun 2028-2029. Hal ini dinilai memungkinkan, mengingat Indonesia pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,2% pada tahun 1995. Untuk mencapai target tersebut, beberapa sektor yang perlu didorong antara lain sektor konsumsi, investasi, ekspor, serta hilirisasi, sektor jasa, pariwisata, konstruksi, perumahan, dan ekonomi digital. Di samping itu, Indonesia juga berpotensi menjadi produsen green energy terbesar di dunia, seiring dengan transisi energi yang sedang berlangsung.
“Untuk mencapai target pertumbuhan 8%, sektor-sektor yang perlu kita jaga adalah konsumsi, investasi, dan ekspor. Kita juga perlu mengembangkan sektor hilirisasi, jasa, pariwisata, konstruksi, ekonomi digital, semikonduktor, dan transisi energi atau green energy,” tutup Menko Airlangga dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
