Jakarta, Portonews.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban secara bertahap terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang tidak berizin. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masyarakat yang bergantung pada praktik tersebut bisa melakukan transisi dengan lancar.
Saat melakukan inspeksi mendadak di TPA tidak berizin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Hanif mengungkapkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menghentikan impor sampah plastik dan melakukan pengaturan ulang terkait impor sampah kertas untuk keperluan industri.
Menurut Hanif, kebijakan pengetatan impor sampah ini diambil karena praktik tersebut memberi dampak negatif terhadap lingkungan Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, masih ada potensi pemanfaatan sampah plastik dan kertas domestik sebagai bahan baku untuk industri daur ulang.
Sebagai contoh, untuk sampah kertas, kebutuhan tahunan Indonesia mencapai sekitar 14 juta ton, dan sekitar 3,5 juta ton di antaranya dipenuhi dari impor. Hanif menegaskan, “Ini melanggar aturan. Ini pasti melanggar aturan. Kami akan tindak, penindakan bisa dengan paksaan pemerintah. Itu tetap akan kami paksa mereka, tetapi tentu penyelesaiannya kita tidak bisa tutup mata.”seperti dilansir laman Antara.
Terkait dengan TPA tidak berizin di Kabupaten Bogor yang melibatkan sekitar 2.000 tenaga kerja, Hanif menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai penertiban akan segera dilakukan. Sosialisasi ini juga mencakup penanganan sampah dari sisa impor sampah kertas yang berasal dari pabrik di sekitar wilayah tersebut.
Hanif juga berharap ada intervensi dari pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dia menargetkan, dalam waktu enam bulan, isu sampah di wilayah tersebut, termasuk sampah plastik dan kertas yang menumpuk, dapat dikelola dengan baik melalui pembakaran menggunakan insinerator.
“Ini tentu saya minta langsung masuk ke insinerator, tidak bisa tidak. Sehingga menyiapkan mereka untuk transisi. Harapan saya transisinya jangan lama-lama, setengah tahun ini mestinya harus beres. Jadi saya tidak ingin terlalu lama, karena ini tanggung jawab perusahaan juga,” katanya.
