Jakarta, Portonews.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung Delegasi Republik Indonesia pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-16 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang akan diselenggarakan pada 21 Oktober hingga 1 November 2024 di Cali, Kolombia. Dalam upaya ini, dokumen penting Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) akan disubmit kepada sekretariat CBD sebelum COP 16 dimulai.
Pada Jumat (12/07), dalam Rapat Koordinasi Tim Pengarah IBSAP yang melibatkan BRIN, Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berbagai rencana strategis telah dibahas. Pertemuan ini menekankan pentingnya peluncuran dan tindak lanjut dokumen IBSAP, yang akan menjadi panduan utama dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia untuk periode 2025-2045.
Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, menyoroti peran strategis BRIN dalam mengembangkan bioekonomi dan biodiversitas untuk pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. “Pertemuan ini sangat krusial untuk membahas rencana peluncuran dan tindak lanjut IBSAP. Kami berharap dokumen ini bisa diluncurkan sebelum COP 16 pada Oktober mendatang,” ujarnya.
Aloe Dohong, Wakil Menteri LHK, menekankan potensi besar IBSAP untuk masa depan Indonesia jika dikelola dan didukung dengan baik. “Biodiversitas dan dokumen IBSAP adalah milik bersama yang harus dikelola dengan baik sebagai Living Document,” tegasnya.
Agus Haryono, Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, menambahkan bahwa dokumen IBSAP hanya membutuhkan sedikit penyesuaian sesuai dengan Undang-Undang yang baru disahkan sebagai pengganti UU No 5 Tahun 1990. “Tim penulis BRIN akan bekerja keras mengejar waktu untuk penyesuaian ini. Kerangka kelembagaan dan pendanaan global yang dipresentasikan sudah sesuai dengan kondisi saat ini,” jelasnya.
Selain itu, BRIN berencana mengadakan soft launching Buku Status Kehati dan Buku Ekoregion pada bulan Agustus, yang akan dipimpin oleh BRIN dengan bantuan teknis dan pendanaan dari BAPPENAS dan German Agency for International Cooperation (GIZ).
Dalam pertemuan Dewan Pengarah IBSAP, juga dibahas rencana penyelenggaraan side event pada COP 16 sebagai ajang untuk mendiseminasikan dokumen IBSAP. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan solid dan kesiapan untuk beradaptasi dengan nomenklatur kabinet yang baru, memastikan Indonesia tetap berada di garis depan dalam pengelolaan bioekonomi dan biodiversitas di kancah global.
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia telah memiliki dokumen Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Biodiversity Action Plan for Indonesia/BAPI) sejak 1993, yang kemudian disesuaikan dan diperbaharui sesuai dengan hasil COP-CBD. Dokumen ini kini disempurnakan menjadi IBSAP 2025-2045, yang menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan nilai manfaat sumber daya hayati sekaligus menyeimbangkan pelestarian terhadap keberadaannya.
