Jakarta, Portonews.com – Pengamat energi dan ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyebut penerimaan Muhammadiyah untuk turut serta mengelola tambang dianggap blunder. Pasalnya, O
organisasi keagamaan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan ini tidak memiliki rekam jejak mengelola tambang batu bara.
“Saya kira kalau ini benar ini adalah keputusan yang blunder, karena Muhammadiyah tidak punya rekam jejak atau pun dana pengelolaan tambang yang dibutuhkan, karena dananya cukup besar,” Fahmy pada Portonews, Senin (29/7/2024).
Fahmy mengatakan Muhammadiyah memiliki catatan jika menerima izin tambang, terkait dengan perlindungan lingkungan dan tidak berseteru dengan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat. Beberapa catatan ini menurut Fahmy juga akan sulit dicapai oleh Muhammadiyah karena beberapa hal.
“Kalau itu bisa dilakukan dia akan berikan contoh baik, tapi saya tidak yakin itu bisa dilakukan, atau kalau saya bilang ini mustahil. Karena untuk menghindari kerusakan lingkungan dia harus reklamasi. Nah, reklamasi itu biayanya besar sekali bahkan di tahun-tahun pertama, biayanya itu bisa lebih besar dari pendapatan (tambang)-nya,” katanya.
Dia menegaskan keputusan terbaik yang bisa diambil Muhammadiyah terhadap izin pengelolaan tambang dari pemerintah adalah dengan cara menolak.
Lebih jauh Fahmy mengutarakanatakan bahwa jika penerimaan Muhammadiyah untuk mengelola tambang akan mendapatkan kerugian (mudharat) lebih banyak dari pada keuntungan.
“Soal Muhammadiyah menerima tambang, saya bilang justru banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Kalau dari cost dan benefit analisis, lebih banyak cost-nya. Jadi, saya menghimbau kepada Muhammadiyah ditolak saja, seperti ormas agama Katolik dan Kristen, karena hanya NU yang menerima, sampai sekarang pun belum dikasih,” tegasnya seraya menambahkan sekalipun nantinya Muhammadiyah membentuk badan khusus semacam PT untuk mengelola tambang, secara pengalaman dan Sumber Daya Manusia (SDM) Muhammadiyah belum bisa memenuhi hal tersebut.
“Tetap sulit, karena jadi pengusaha batu bara perlu puluhan tahun untuk bisa berpengalaman di sektor ini. Kalau ormas baik NU maupun Muhammadiyah yang baru dibidang ini meskipun ia harus buat PT nantinya, atau merektut SDM yang banyak,” katanya.
Dia juga mengatakan, jika keputusan akhir dari Muhammadiyah adalah menerima, maka keputusan ini adalah keputusan yang blunder.
