Jakarta, Portonews.com – Pemerintah Indonesia menerima dukungan pembiayaan senilai 200 juta euro dari Agence française de développement (AFD) untuk memacu upaya pengurangan sampah plastik di laut. Pinjaman berbasis kebijakan (Policy-Based Loan) ini disepakati pada 15 November 2024 dan ditujukan mendukung Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Plastik di Laut (2017–2025), yang menargetkan pengurangan 70 persen sampah plastik di laut pada tahun 2025.
Indonesia, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, saat ini berada di posisi ketiga penyumbang sampah plastik global. Berdasarkan jurnal ilmiah Nature, sekitar 3,4 juta ton sampah plastik tidak terkelola di Indonesia setiap tahun. Data Bank Dunia tahun 2021 juga menunjukkan 200 ribu hingga 550 ribu ton sampah plastik berakhir di laut, mengancam keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, serta mata pencaharian jutaan warga yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata.
AFD bekerja sama dengan KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, bank pembangunan milik pemerintah Jerman) serta Asian Development Bank (ADB) dalam mendukung kebijakan pemerintah Indonesia untuk menangani persoalan ini. Program pembaruan kebijakan yang dicanangkan mencakup tiga area reformasi utama, sesuai prioritas RAN Penanganan Sampah Plastik di Laut:
- Memperbaiki sistem pengelolaan sampah plastik
- Mengurangi produksi dan konsumsi plastik yang bermasalah
- Memperkuat data dan pemantauan, agar pembuat kebijakan lebih tepat dalam mengambil keputusan
Pinjaman kebijakan dari AFD ini akan dimanfaatkan untuk mendanai fase pertama rangkaian reformasi. AFD juga mengalokasikan dana bantuan teknis senilai 500 ribu euro guna mendukung kementerian-kementerian terkait dalam mengimplementasikan langkah-langkah kebijakan.
Direktur AFD di Indonesia, Yann Martres, menyebut bahwa kerja sama ini penting bagi masa depan ekosistem laut Tanah Air. “Dengan menangani pengelolaan sampah plastik, menekan penggunaan plastik bermasalah, serta memperkuat sistem data, pinjaman kebijakan ini menjadi langkah signifikan bagi keberlanjutan ekosistem laut Indonesia dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir. Bersama pemerintah Indonesia, KfW, dan ADB, AFD berkomitmen memperkuat perjuangan melawan polusi plastik di laut,” katanya, Senin (23/12).
AFD Group, lembaga di bawah kebijakan pemerintah Prancis dalam pembangunan berkelanjutan dan solidaritas internasional, telah lama fokus pada pembiayaan publik, riset, serta pelatihan. Perannya diperkuat oleh dua entitas lain, yakni Proparco (untuk sektor swasta) dan Expertise France (kerja sama teknis). Secara keseluruhan, AFD Group menggerakkan 4.200 proyek di lebih dari 150 negara demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan sasaran menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Di Indonesia, AFD memulai operasi pada tahun 2007 dengan mandat utama menangani perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Sejak itu, lembaga ini telah menyalurkan pembiayaan lebih dari 3,3 miliar euro, dengan berbagai proyek di sektor kelautan, energi terbarukan, hingga pengembangan kota berkelanjutan. Tujuannya adalah membantu pemerintah Indonesia mencapai SDGs serta melindungi kepentingan bersama, termasuk ekosistem laut yang rawan terpapar sampah plastik.
Melalui pinjaman kebijakan terbaru ini, diharapkan kapasitas pemerintah Indonesia dalam mengurangi sampah plastik di lautan dapat meningkat. RAN Sampah Plastik di Laut sendiri mencakup upaya memperbaiki infrastruktur pengolahan sampah, mendorong inovasi industri untuk beralih ke bahan ramah lingkungan, dan memperketat pengawasan atas distribusi plastik sekali pakai. Selain itu, penguatan sistem pelaporan dan pengumpulan data tentang distribusi sampah plastik di perairan menjadi prioritas, agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran.
Pendekatan komprehensif yang melibatkan kementerian teknis seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan bisa memacu pemahaman publik mengenai bahaya plastik di laut. Melalui pelatihan dan bantuan teknis, kementerian-kementerian tersebut akan dibekali kemampuan ekstra untuk menjalankan kebijakan di lapangan. Kolaborasi lintas lembaga dan sektor juga dinilai krusial, mengingat Indonesia menghadapi tantangan geografis yang luas dan karakteristik wilayah pesisir yang berbeda-beda.
Pemerintah Indonesia optimistis dukungan AFD dapat mempercepat tercapainya target pengurangan 70 persen sampah plastik di laut. Jika program reformasi ini sukses, pengurangan signifikan pada polusi plastik di perairan Nusantara akan mendatangkan manfaat besar bagi ekosistem laut, kesehatan masyarakat, dan sektor ekonomi vital seperti perikanan dan pariwisata. Di sisi lain, pengalaman Indonesia dapat menjadi model bagi negara lain yang juga sedang menghadapi permasalahan serupa.
Dengan adanya koordinasi intensif di tingkat nasional dan dukungan pendanaan internasional, Indonesia menunjukkan komitmen dalam menjaga kelestarian lautan. Program reformasi kebijakan ini diharapkan mampu menimbulkan efek berkelanjutan, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin regional yang serius mengatasi ancaman global berupa sampah plastik di laut.
