Jakarta, Portonews.com — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa BI akan terus menerapkan kebijakan makroprudensial yang longgar guna mendukung peningkatan pertumbuhan kredit pada tahun 2025. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perekonomian melalui pembiayaan sektor-sektor prioritas.
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit pada tahun 2025 akan mencapai 11-13 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan proyeksi tahun ini yang berada di kisaran 10-12 persen yoy.
“Kami menerapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendukung perbankan dalam meningkatkan kapasitas pembiayaan, termasuk dengan pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) bank. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pembiayaan ke sektor-sektor prioritas yang dapat menciptakan lapangan kerja,” jelas Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang digelar di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/11).
Sektor-sektor prioritas yang dimaksud meliputi pertanian, perdagangan, industri pengolahan, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, properti khususnya perumahan rakyat, serta pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Ultra Mikro (UMi), dan ekonomi hijau.
Perry juga menyebutkan bahwa jumlah insentif likuiditas akan ditingkatkan menjadi Rp283 triliun pada Januari 2025, naik dari Rp259 triliun di tahun 2024. Sebanyak 102 bank diproyeksikan menerima KLM dengan porsi lebih dari tiga persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
“Ke depan, lebih banyak bank akan mendapatkan insentif likuiditas dengan jumlah yang lebih besar,” tambahnya.
Selain itu, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) akan tetap dilonggarkan untuk menjaga kelancaran penyaluran kredit. Perry menegaskan bahwa kebijakan uang muka nol persen untuk kredit properti dan otomotif akan tetap berlaku.
“Upaya kami juga mencakup penguatan pengawasan sistemik untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Kami akan terus bekerja sama erat dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ungkap Perry.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus menjaga stabilitas keuangan di tengah tantangan global.
